KPK Segera Bahas Undang-Undang Hasil Revisi, UU Nomor 19 Tahun 2019

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menerima dokumen Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Dokumen UU 19 Tahun 2019 tersebut belum kami dapatkan sampai saat ini. Nanti jika sudah didapatkan segera dibahas," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Dia mengatakan, pihaknya baru mendapat informasi tersebut pagi ini. Oleh karena itu, dia tidak bisa berkomentar banyak soal UU KPK.

KPK, tegas dia, akan menelaah lebih jauh isi undang-undang yang baru tersebut jika sudah menerima dokumennya.

"Ya kami baru dapat informasinya pagi ini. Nanti akan dilihat apa isi UU tersebut, dan segera kami bahas untuk memutuskan tindak lanjut berikutnya," kata Febri.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat revisi UU KPK ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK. 

"Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK, sudah diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019," kata Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana seperti dilansir Antara, Jakarta, Jumat (18/10/2019).