Pengamat: Menteri BUMN yang Baru Harus Bebas Konflik Kepentingan

Oleh Liputan6.com pada 17 Okt 2019, 20:34 WIB
Diperbarui 17 Okt 2019, 20:34 WIB
Jokowi Rapat Bareng Menteri Kabinet Kerja
Perbesar
Suasana saat Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas Evaluasi Proyek Strategis Nasional di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4). Jokowi juga meminta proyek strategis yang dimulai pada 2017 untuk segera diselesaikan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Ekonomi dan Politik Salamudin Daeng menilai calon menteri BUMN kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin harus memiliki rekam jejak yang bersih dan tidak memiliki catatan masalah.

Daeng menyatakan, kandidat tersebut harus bebas dari konflik kepentingan pribadi. Sebab jabatan itu sangat strategis yakni mengelola ratusan perusahaan plat merah.

"Harus melepas kepentingan bisnisnya. Menteri BUMN harus punya visi sesuai amanat pasal 33 UUD 1945," ujar Daeng saat dihubungi, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Senada, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Muhamad Faisal mengungkapkan jika menteri BUMN berasal dari kalangan pengusaha akan rentan konflik kepentingan pribadi.

Faisal pun berharap agar posisi Menteri BUMN dapat diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi. Karena akan banyak kepentingan politik di dalam BUMN.

 

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓