PPP: Kalau Masuk Pemerintahan, Jangan Berlaku Seperti Oposisi

Oleh Liputan6.com pada 17 Okt 2019, 15:30 WIB
Diperbarui 17 Okt 2019, 15:30 WIB
Sekjen PPP, Arsul Sani
Perbesar
Sekjen PPP, Arsul Sani. (Merdeka.com/Hari Ariyanti)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengungkapkan bahwa partainya tidak masalah jika presiden terpilih Jokowi membangun koalisi besar dengan mengajak Demokrat, Gerindra dan PAN ke koalisi. Bagi PPP, jika ada partai lain yang bergabung tidak boleh bersifat seperti oposisi.

"Kenapa harus dipermasalahkan? PPP itu cuma memberikan underline saja bahwa kalau masuk dalam pemerintahan jangan berlaku sebagai oposisi, itu aja," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Arsul menjelaskan, bergabungnya partai lain ke koalisi Jokowi adalah hak prerogatif presiden. Karena itu, PPP tidak mempemasalahkan partai manapun yang ingin bergabung koalisi.

"Kalau hak prerogatifnya, menurut sistem ketatanegaraan kita ada di tangan presiden, kok masa partai politik mempermasalahkannya. Kan tidak seperti itu," ungkapnya.

Menurut Arsul, tugas parpol pendukung sudah selesai ketika berhasil memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019. Selanjutnya mengenai koalisi, Arsul menyerahkan sepenuhnya kepada mantan Wali Kota Solo itu.

"Selebihnya itu kan hal-hal yang sifatnya politis saja bahwa dalam politik mengusung itu kemudian ada reward-nya, itu iya. Tapi kemudian kan tidak bisa menurut saya reward itu termasuk membatasi hak seorang presiden," ucap Arsul.

 

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 3 halaman

Pro Kontra

Tawa Jokowi dan Prabowo di Istana Merdeka
Perbesar
Presiden Joko Widodo bersalaman dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Dalam pertemuan tersebut mereka membahas permasalahan bangsa dan koalisi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengakui adanya pro dan kontra dalam internal partai terkait apakah harus bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin atau tetap menjadi oposisi.

"Ya tentu ada dinamika ya, pendukung-pendukung kami ada yang pro, ada yang kontra, ada yang ingin di dalam (pemerintah) ada ingin di luar," ujar Ahmad Riza dalam diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu 12 Oktober 2019.

Menurut dia, pro-kontra tersebut adalah hal yang wajar. Apalagi, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terlihat kian akrab dengan Jokowi. Bahkan, mereka baru saja bertemu di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat kemarin.

"Semuanya kita sikapi dengan bijaksana, kami Partai Gerindra memahami dan mengerti keinginan-keinginan yang ingin di dalam dan keinginan yang ada di luar," ujar Ahmad Riza.

Dia mengatakan, menjadi koalisi atau pun oposisi tergantung keputusan dari Jokowi-Maruf Amin. Menurutnya, Partai Gerindra sudah menyatakan kepada Jokowi siap bersama membangun bangsa Indonesia.

"Ya terkait posisi Gerindra sepenuhnya diserahkan pada Pak Jokowi, terkait Kabinet itu merupakan hak prerogatif dari presiden dan wakil presiden terpilih ya," jelas Ahmad Riza.

Dia mengatakan, jika nantinya Jokowi memutuskan memberi kursi menteri kepada Gerindra, maka akan diambil. Namun jika tidak, menurutnya Gerindra akan tetap komitmen membangun bangsa Indonesia.

"Kami tidak menyodorkan nama, tidak pernah meminta-minta posisi jabatan apa pun di pemerintahan, karena bagi Pak Prabowo, bagi Partai Gerindra, bagi kami yang penting adalah memberikan sumbangsih, kontribusi yang baik bagi bangsa dan negara," kata dia.

 

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓