Eks Staf Ahok Kritik Anies Prioritaskan Formula E Ketimbang Antisipasi Banjir

Oleh Liputan6.com pada 16 Okt 2019, 05:33 WIB
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Ima Mahdiah mengkritik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan soal program naturalisasi sungai yang belum terlaksana sampai saat ini. Naturalisasi sungai merupakan program Anies untuk mengatasi banjir di Jakarta.

"Kalau saya lihat contohnya Pak Anies belum kerjakan naturalisasi. Karena kita kan mau menghadapi musim hujan. Sudah dua tahun, kita pantau tak ada naturalisasi," kata Ima di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 15 Oktober 2019.

Alih-alih mengerjakan naturalisasi, Ima yang merupakan mantan staf Gubernur DKI Jakarta sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ini menilai, Anies justru memprioritaskan Formula E dan pembuatan jalur sepeda.

Ima menyarankan Anies melaksanakan hal-hal yang fundamental yang dibutuhkan masyarakat daripada hal-hal yang sifatnya untuk memuaskan pemilihnya (elektoral).

"Kalau menurut saya Pak Anies harus cari hal-hal yang fundamental jadi bukan hanya buat yang elektoral. Gitu aja sih. Karena kita di sini orang politik, cuma juga harus perhatikan masyarakat, permasalahan yang paling fundamental," jelasnya.

 

2 of 3

Soroti Rumah DP 0 Persen

Melihat Lebih Dekat Hunian DP 0 Rupiah di Klapa Village
Aktivitas pekerja di Rusunami Klapa Village, Jakarta, Minggu (28/7/2019). Proses pembangunan Rusunami Klapa Village sudah mencapai 90 persen dan rencananya akan diresmikan pada pertengah bulan Agustus oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Ima juga menyoroti soal DP rumah nol persen yang hanya ditujukan bagi warga yang memiliki penghasilan atau gaji di atas Rp 7 juta. Padahal dalam janji kampanye ditujukan untuk masyarakat berpendapatan rendah atau Rp 4 juta - Rp 7 juta.

Menurutnya, yang paling membutuhkan adalah masyarakat dengan pendapatan di bawah Rp 4 juta. Ima membandingkan dengan program yang sama di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Zamannya bapak (Ahok) itu cuma bayar maintenance, nyicil satu hari Rp 10 ribu. Sebulan Rp 300 ribu. Itu yang menurut saya perlu dievaluasi. Jadi benar-benar bangun ya. Perumahan itu penting bagi masyarakat DKI terutama bangun ke atas. Tapi masyarakat yang butuh rusun itu bukan kelas menengah tapi kelas menengah bawah," katanya.

Reporter: Hari Ariyanti

Sumber: Merdeka.com

3 of 3

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by