Prabowo yang Rajin Sowan ke Koalisi Jokowi

Oleh Putu Merta Surya Putra pada 15 Okt 2019, 09:23 WIB
Diperbarui 15 Okt 2019, 09:23 WIB
Tawa Jokowi dan Prabowo di Istana Merdeka
Perbesar
Presiden Joko Widodo saat menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Dalam pertemuan tersebut mereka membahas permasalahan bangsa dan koalisi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Gerindra mulai merapat ke koalisi pemerintahan. Diawali dengan pertemuan antara sang Ketua Umum Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada Jumat 11 Oktober 2019.

Presiden Jokowi mengatakan, ada pembicaraan soal masalah koalisi. Tapi belum final.

Prabowo pun menyebut, hubungannya dengan Jokowi selalu mesra. Pertemuan berujung swafoto Jokowi dan Prabowo di antara barisan para pewarta istana.

Tiga hari kemudian, Prabowo bersama para petinggi Gerindra menuju daerah Kebayoran Lama, Jakarta untuk sowan ke kediaman pemimpin Partai Nasdem, Surya Paloh.

Dalam pertemuan Gerindra dengan Nasdem tersebut, baik Prabowo maupun Surya, seakan sudah seiya sekata. Dengan dalih atas kepentingan bangsa dan negara.

"Kalau suasana batin, sama saja apa yang dikatakan Mas Prabowo, itulah yang terbaik," kata Surya Paloh, Minggu 13 Oktober 2019.

Keesokan harinya, mantan Danjen Kopassus itu kembali menuju parpol yang sudah sejalan dengan Jokowi sejak 2014 lalu, PKB. Bertatap muka dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Prabowo melempar senyum.

Alih-alih Cak Imin memberikan kesan untuk tak setuju Gerindra berada di dalam koalisi, dia justru memberikan jalan terang, bahwa langkah Prabowo untuk merapat bersama Jokowi di dalam satu perahu.

"Iyalah, tidak apa-apa," kata Cak Imin perihal Gerindra berada di dalam koalisi, Senin 14 Oktober 2019.

Namun, Prabowo masih malu-malu, menyampaikan secara terbuka, bahwa kini Gerindra bersama awaknya sudah merapat ke kubu lawan di Pilpres 2019.

"Sudahlah nanti ada waktunya," singkat Prabowo.

Prabowo juga tengah mengatur jadwal pertemuan dengan salah satu ketua umum partai politik. Yaitu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Mudah-mudahan saya lagi diatur ketemu Pak Airlangga, Golkar," kata dia.

2 dari 3 halaman

Bagaimana Peluang Gerindra di Koalisi?

Jokowi selfie bareng Prabowo
Perbesar
Jokowi berswafoto atau selfie bersama Prabowo usai pertemuan tertutup di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2019). (Ist)

Tampaknya, para kader Gerindra masih diminta 'tutup mulut' untuk tak mengungkapkan mereka sudah merapat ke Jokowi. Salah satunya politikus Gerindra yang acap kali berbicara, Andre Rosiade.

"Pak Prabowo melakukan silaturahim kebangsaan. Karena kita tahu tantangan bangsa ini besar. Ancaman terhadap bangsa ini terlalu besar. Ancaman resesi ekonomi, ada ancaman keamanan," kata Andre saat dikonfirmasi, Selasa (15/10/2019).

Meski demikian, dia mengatakan, baik koalisi di pemerintahan maupun oposisi, harus bersatu.

"Beliau melakukan safari silaturahim kebangsaan dalam rangka seluruh elite bangsa bersatu baik di dalam pemerintah maupun di luar pemerintah. Agar kita sama-sama menghadapi ancaman resesi ekonomi dan keamanan," ungkap Andre.

Dikonfirmasi secara terpisah, pengamat politik Adi Prayitno mengatakan, peluang Gerindra masuk di kabinet dan bergabung di dalam koalisi, terbuka lebar. Namun, dia meminta tunggu pengumuman resmi.

"Yang jelas, Gerindra sangat terbuka masuk koalisi Jokowi," kata Adi.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, pihaknya mendukung apapun keputusan Jokowi, termasuk Gerindra dalam koalisi.

"PDIP mempersilakan apapun keputusan Pak Jokowi, untuk menyusun kabinet yang akan dipimpinnya masuk di antaranya melibatkan partai di luar koalisi Indonesia kerja itu adalah wewenang prerogatif presiden," kata Basarah.

Dia mengingatkan, PDIP tidak dalam posisi mendorong atau menolak. PDIP menyerahkan keputusan Gerindra bergabung atau tidak, kepada Presiden Joko Widodo yang memiliki hak prerogatif.

"Tapi sekali lagi kami tidak dalam posisi mendorong atau menolak karena hal tersebut sepenuhnya wewenang hak prerogatif Presiden Joko Widodo," Basarah menandaskan.

 

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓