Akademisi Dukung PIP Diatur dalam Undang-Undang

Liputan6.com, Jakarta - Guru Besar Fakultas Universitas Padjadjaran (Unpad) Romli Atmasasmita mendukung pengaturan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) diatur daalam Undang-Undang (UU).

Romli mengatakan, pembinaan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara penting untuk dilakukan bagi setiap warga negara, aparatur negara hingga pemerintah. Pengaturan PIP dalam UU nantinya lebih mengatur koridor pengamalan nilai-nilai Pancasila.

"Apalagi Pancasila adalah sumber dari segala hukum. Pembinaan Ideologi Pancasila penting diatur dalam UU," kata Romli, Kamis (9/7/2020).

Romli mengatakan, pengaturan PIP dalam UU harus memastikan untuk pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila agar tidak berpengaruh dari konflik pemikiran liberalisme dan marxisme, serta pengaruh kolonialisme yang antinasionalisme.

"Sehingga hukum yang akan diterapkan berdasarkan nilai Pancasila adalah yang mengutamakan perdamaian, musyawarah serta berbasis hukum adat," kata Romli.

2 dari 2 halaman

Tanggapan Jokowi

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan Presiden Jokowi ingin Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diatur dalam undang-undang.

Hal ini disampaikam Bamsoet usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Rabu (8/7/2020).

"Beliau (Presiden Jokowi) bahkan menyampaikan sangat riskan kalau lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan Pancasila hanya berpayung Perpres. Maka beliau ingin ini diberi payung UU," kata Bamsoet kepada wartawan usai pertemuan, Rabu.

Dalam pertemuan itu, Bamsoet mengakui bahwa pimpinan MPR turut membahas soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang diusulkan DPR. Para pimpinan MPR pun sempat menanyakan soal posisi pemerintah terkait RUU HIP.

14 Purnawirawan TNI bertemu dengan presiden Jokowi di Istana Bogor. Mereka menyampaikan masukan beberapa hal menyangkut jalannya pemerintahan dan soal Ideologi Pancasila dalam pertemuan tersebut hadir Panglima TNI dan Menkopolhukam.