Safari ke Pendukung Jokowi, Prabowo Lunakkan Hati Koalisi Incar Kursi Menteri?

Isu soal Gerindra bakal gabung ke pemerintahan berdengung keras di kalangan petinggi koalisi Jokowi-Ma'ruf. Mereka pun menyatakan penolakan lantaran Gerindra dianggap sebagai partai yang tidak berkeringat saat Pilpres.

"Posisi penting dan strategis enggak mungkin kita serahkan pada yang tidak berkeringat!" kata Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago, Selasa 8 Oktober 2019, menanggapi kabar Prabowo incar posisi Menhan.

Irma mengatakan, jika posisi itu tidak disiapkan untuk partai pendukung Jokowi, maka baiknya tak diisi oleh partai oposisi. Daripada untuk oposisi, lebih baik posisi itu diserahkan pada sosok profesional yang mumpuni dalam bidang pertahanan.

"Kalaupun bukan untuk partai koalisi, maka posisi itu harus diisi oleh profesional yang independen," ucapnya.

Sementara itu, Golkar, parpol penyokong Jokowi lainnya juga merasa khawatir jika Gerindra merapat ke koalisi pemerintah. Sebab bisa saja, Gerindra menjadi musuh dalam selimut di koalisi Jokowi

"Saya tendensinya ke arah sana. Jangan sampai mereka berada di dalam pemerintahan tetapi dalam posisi seperti oposisi. Tidak baik dalam kerangka demokrasi kita," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (13/11/2019).

Menurut dia, seharusnya bagi yang kalah menerima kekalahan itu dan menunggu lima tahun mendatang untuk saling berkontestasi. Bagi Ace, tanpa ada tambahan di koalisi pemerintah, saat ini di parlemen sudah kuat dengan 63 persen kursi DPR.

"Dengan 63 persen di parlemen saya kira sudah modal yang sangat cukup untuk mengawal pemerintahan dan menunaikan janji politiknya. Saya kira Pak Jokowi akan lebih arif dan bijaksana untuk menyikapi politik saat ini," katanya.

Mendapat resistensi, Prabowo langsung bergerilya ke bos parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf. Tempat pertama safarinya adalah bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Keduanya melakukan pertemuan dan jamuan makan kurang lebih dua jam.

Sinyal penolakan Nasdem terhadap rencana Gerindra gabung ke pemerintah mulai melemah. Surya menegaskan tidak ada masalah jika akhirnya Gerindra bergabung dengan koalisi pendukung Presiden Joko Widodo.

"Mana ada masalah buat saya? Ini masalahnya artinya di dalam suatu semangat konstitusi kepentingan dalam kepentingan nasional, kita yakin enggak Pak Prabowo bergabung dalam koalisi pemerintahan ini, kita memiliki keyakinan, apa yang jadi masalah?" ujar Surya.

Menurut Surya, potensi kekuatan Prabowo jika disatukan akan memberikan pengaruh berarti untuk progres pembangunan. Dengan politik gagasan untuk membangun institusi politik ini lebih mantap lebih kuat yang bisa diterima seluruh masyarakat.

Hal senada disampaikan Prabowo. Baginya kepentingan nasional berada di atas segalanya. "Apa saja yang bisa memperkuat, mendukung Indonesia yang kuat, kepentingan nasional yang baik untuk rakyat, kita dukung," kata dia.

Usai Surya Paloh, Prabowo berencana melebarkan lingkup safari politiknya. Ia mengaku pertemuan dengan tokoh politik tidak hanya berhenti di sini. Dirinya akan bertemu para tokoh lain.

"Saya akan ketemu semua tokoh lah," kata Prabowo saat hendak meninggalkan kediaman Surya Paloh.

Mantan Capres 02 itu mengatakan tengah mengatur jadwal pertemuan dengan salah satu ketua umum partai politik. Yaitu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Mudah-mudahan saya lagi diatur ketemu Pak Airlangga, Golkar," imbuhnya.

Akankah safari politik ini membuahkan restu dari petinggi Golkar agar memuluskan Gerindra masuk kabinet Jokowi? Kita tunggu saja. Yang pasti, urusan kursi menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

Namun begitu, menurut pengamat Politik Adi Prayitno, langkah Gerindra untuk pindah gerbong ke pemerintahan akan membahayakan demokrasi Tanah Air. Karena menurutnya, simbol oposisi akan sirna dalam percaturan politik Indonesia.

"Ini akan jadi kabar buruk bagi oposisi, karena hanya akan mungkin menyisakan PKS sebagai oposisi padahal demokrasi yang kuat dan sehat itu meniscayakan oposisi yang kuat," kata Adi kepada wartawan, Jumat (11/10/2019).

Selama ini, lanjut dia, yang menjadi simbol oposisi adalah Prabowo dan Gerindra. Bukan PKS, PAN, maupun Demokrat. "Kalau simbol oposisi ini melebur jadi satu, tentu akan jadi lelucon," imbuhnya.