Kemensos Gandeng Para Peneliti dan Kampus Evaluasi Program KUBE

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng para peneliti untuk mengevaluasi efektivitas KUBE terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Sebab, sejak dilaksanakan pada 2015, program Kelompok Usaha Bersama(KUBE) belum dievaluasi.

"Sekian tahun kita belum adakan evaluasi. Maka kini kita minta peneliti, gandeng kampus-kampus, lakukan penelitian program KUBE,"kata Dirjen PFM Andi, berbicara pada Seminar Hasil Penelitian Program KUBE di Hotel Sheraton Yogyakarta, Jumat, 11 Oktober 2019.

Tidak adanya catatan evaluasi dan sistem pengukuran membuat Kemensos kesulitan mengetahui data peserta KUBE yang berhasil maupun yang telah meninggal. Data yang valid diperlukan Kemensos untuk menyusun langkah dan strategi tahun depan dalam mengentaskan kemiskinan.

"Kami minta para peneliti mengukur tingkat pertumbuhan usaha KUBE dan peningkatan kesejahteraan anggota KUBE. Hasil penelitian ini akan dijadikan ukuran untuk melakukan perbaikan dan menyusun strategi pemberian KUBE tahun 2020," ucap Dirjen PFM Andi.

Ketua Tim Evaluasi Efektivitas Program KUBE Istiana Hermawati mengatakan pihaknya sudah melakukan penelitian terhadap efektivitas program KUBE. Namun masih kesulitan mendapatkan data jumlah KUBE.

"Saat kami ke lapangan, pemda atau pemprov tidak punya data dan tidak tahu kondisi peserta KUBE. Kami juga sulit menemukan program KUBE yang masih berjalan," kata Istiana.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, jumlah KUBE yang masih bertahan kurang dari 35 persen dari total yang dibentuk pada periode 2015 hingga 2018, dari total 26.019 KUBE.

BPNT Picu Perputaran Ekonomi Daerah

Masih terkait upaya pengentasan kemiskinan, Kemensos per September 2019 mengubah program Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). "BPNT sudah kami terapkan di 202 wilayah di luar Pulau Jawa," ujar Dirjen PFM Kemensos Andi ZA Dulung. 

Dirjen PFM Andi optimistis kehadiran BPNT akan mempercepat peningkatkan perekonomian daerah. Sebab, seluruh barang-barang yang dibeli oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berada di wilayah tersebut. Hal ini terlihat di Pulau Jawa yang sudah menetapkan BPNT sejak beberapa tahun lalu.

"Hasil penelitian, BPNT memicu perputaran ekonomi di daerah. Karena semua bahan-bahan lokal, sehingga uang muternya di daerah," kata dia.

BPNT juga memudahkan masyarakat dalam berbelanja ketimbang Rastra. Sebab, dalam program BPNT pemerintah memberikan uang Rp110 ribu per bulan. Masyarakat bebas memilih produk yang dibutuhkan di warung yang sudah bekerja sama dengan pemerintah.

Kemensos menggandeng Perum Bulog melalui kerja sama dengan e-Warong (e-Warong KUBE, agen bank, dan RPK mitra Bulog), dan Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) sebagai pemasok bahan pangan beras dan telur, terutama di daerah non penghasil beras.

Meski telah dilaksanakan serentak di seluruh daerah, BPNT masih menemui kendala terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Saat ini, Kemensos masih menyempurnakan infrastruktur BPNT di wilayah tersebut. Bagi wilayah yang susah jaringan dan sinyal, Kemensos mengaplikasikan perlakuan khusus.

"Di wilayah blank spot seperti di kepulauan Indonesia Timur, kita siapkan mesin EDC offline," kata dia.

(*)