Politikus PDIP: Tidak Puas UU KPK, Bawa ke MK

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi didesak sejumlah elemen masyarakat agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atas Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK).

Anggota fraksi PDI Perjuangan DP RI Arteri Dahlan menghormati apapun keputusan yang akan dibuat Jokowi.

Namun, Arteria menilai alangkah baiknya jika pihak yang tidak puas dengan UU KPK hasil revisi mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi.

"Saat ini kan kanal yang paling pas konstitusional itu adalah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dalam konteks permohonan uji materi (judicial review) undang-undang," katanya kepada wartawan, Jumat (11/10/2019).

"Kenapa begitu? momennya pas, karena sebentar lagi pastinya diberikan nomor karena sudah lewat 30 hari, dengan demikian hadir hak untuk mengajukan permohonan keberatan," imbuhnya.

Selain itu, Arteria melihat lebih baik mengajukan uji materi ke MK ketimbang kisruh membicarakan Perppu. Terlebih, kisruh tersebut ditunjukkan dengan aksi turun ke jalan atau demonstrasi.

Ia mengimbau, agar masyarakat tidak meniadakan instrumen-instrumen melalui lembaga resmi negara. "Ketimbang kita kisruh gaduh di Perppu, sekarang ini kita juga jangan sampai kita meniadakan instrumen dan kanal-kanal demokrasi yang sudah ada," ujarnya.

Lebih lanjut, Mantan Anggota Komisi III DPR RI ini bercerita jika kisruh soal Perppu KPK telah menjadi sorotan dunia internasional. Pasalnya, produk undang-undang tersebut merupakan komitmen bersama antara pemerintah dan DPR.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: