Menteri-Menteri Srikandi yang Pernah Disemprot Jokowi

Presiden Jokowi juga pernah menegur Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Dirut BPJS Fahmi Idris. Teguran itu terkait masalah utang BPJS yang belum dibayarkan ke Rumah Sakit. Bahkan, Jokowi sampai turun tangan menyelesaikan urusan itu.

Dia mengatakan, menyelesaikan masalah tentang utang BPJS ke RS tidak sulit. Yang terpenting, sistemnya terbangun dengan benar.

"Urusan pembayaran utang RS sampai presiden. Ini kebangetan sebetulnya. Kalau tahun depan masih diulang kebangeten. Selalu saya tekankan sistem, selalu saya tekankan manajemen. Karena memang itu. Tapi masa setiap tahun harus dicarikan solusi. Mestinya sudah rampung-lah di Menkes, di Dirut BPJS," kata Jokowi saat membuka Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di JCC Senayan, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Zulficar Mochtar juga pernah kena tegur Presiden Jokowi terkait lamanya mengurus izin kapal.

Kala itu, berdasarkan pengakuan nelayan, butuh waktu 22 hari untuk mengurus izin kapal. Waktu pengurusan selama 22 hari pun dinilai terlampau lama oleh Jokowi.

Ini disampaikan saat berdialog dengan perwakilan nelayan, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2019. Tampak hadir dalam kesempatan itu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama para pejabat eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Presiden meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar memerintahkan para dirjen membangun sebuah sistem untuk perizinan yang cepat.

"Bu Menteri perintah ke dirjen sama, bangunlah sebuah sistem untuk perizinan yang cepat. Yang jam, sekarang urusan kita zaman IT kayak gini masih hari, masih minggu, enggaklah. Apalagi bulan, enggaklah. Jam," ujar Jokowi.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pernah ditegur Presiden Jokowi saat sidang kabinet paripurna pada Senin, 8 Juli 2019 lalu.

Saat itu, Jokowi menyinggung proses perizinan lahan di bawah Kementerian Perhutanan yang menghambat investor masuk ke Indonesia.

Padahal, dirinya telah berkali-kali meminta agar kementerian dan lembaga terkait merampingkan perizinan, terlebih jika produknya akan diekspor.

"Dari Kementerian Kehutanan misalnya masih lama, ini urusan lahan. Ini Pak Wapres biar bercerita mengenai petrochemical yang kita perlukan, tapi sudah berhenti setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan," kata Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga pernah melontarkan kritikan terhadap program kehutanan di Indonesia pada Selasa, 19 Desember 2017 silam.

Jokowi mengkritik anggaran yang dikucurkan untuk penanaman hutan sangatlah besar tetapi tak kunjung membuahkan hasil.

"Di Kementerian Kehutanan anggarannya berapa triliun setiap tahun. Sudah beberapa triliun. Jadinya apa? Tunjukkan kepada saya hutan yang jadi," tegas Jokowi kala itu.

Selanjutnya menteri yang pernah disemprot Jokowi adalah Menteri BUMN Rini Soemarno. Saat itu Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna pada Senin, 8 Juli 2019.

Jokowi menegur Menteri Rini karena nilai impor minyak dan gas (migas) sangat tinggi mencapai USD 2,09 miliar pada Mei 2019.

Sayangnya, bukan hanya Menteri Rini yang kena semprot, Menteri ESDM Ignasius Jonan juga kena semprot akibat nilai impor migas yang tinggi.

Jokowi meminta agar dua menteri tersebut lebih memperhatikan nilai impor yang sangat tinggi akibat pembelian migas.

"Coba dicermati angka-angka ini dari mana kenapa impor jadi sangat tinggi, kalau didetailkan lagi migasnya ini naiknya gede sekali. Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM yang berkaitan dengan ini. Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena rate-nya yang paling banyak ada di situ," kata Jokowi.

Reporter : Syifa Hanifah

Sumber : Merdeka.com