Sukses

Jokowi Sindir Perhutani: Jangan Lebih Kolonial dari Kolonial

Jokowi mengaku, masih menerima keluhan langsung dari masyarakat yang tak bisa memanfaatkan lahan, meski sudah punya SK.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi meminta, Perum Perhutani tak menyulitkan masyarakat yang mendapatkan pemanfaatan lahan melalui program perhutanan sosial.

Jokowi juga mengingatkan Dirut Perum Perhutani Denaldy M Mauna agar tak memakai cara lama dan menghambat dalam menjalankan program perhutanan sosial.

"Pak Dirut, ini sudah tidak zaman kayak gini. Jangan sampai lagunya, lagu lama. Dirutnya mungkin enggak, namun yang di bawahnya harus diselesaikan. Jangan sampai Perhutani lebih kolonial dari kolonial," kata Jokowi saat bertemu perawakilan masyarakat perhutanan sosial di Istana Negara Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku, masih menerima keluhan langsung dari masyarakat yang tak bisa memanfaatkan lahan, meski telah memikiki surat keputusan (SK).

Menurut dia, salah satu karena pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan dan Perum Perhutani belum terkoordinasi dengan baik.

"Ya memang itu lah, kadang-kadang persoalan-persoalan besar negara kita yang segede ini. Perhutanan sosial yang telah diberikan kepada masyarakat bukan hanya sehektare dua hektare," jelas dia.

Jokowi mengungkapkan bahwa hingga 1 Oktober 2019, penyerahan lahan lewat program perhutanan sosial di Pulau Jawa mencapai 25 ribu hektare. Pemerintah sendiri menargetkan bisa menyerahkan 12,7 hektare lahan perhutanan sosial kepada masyarakat.

"Di bawah juga ada birokrasi kita, Perhutani, ada yang bisa terima, ada yang tidak bisa terima," ucap Jokowi.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Ada Pihak Terganggu

Jokowi memahami, persoalan yang terjadi terkait pemberian penguasaan lahan kepada masyarakat desa. Jokowi pun menyadari ada pihak yang merasa terganggu dengan kebijakan pemerintah karena kenyamanannya sudah lama dinikmati.

"Saya mau selesaikan nanti khusus Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Perhutani, harus selesai ini, harus selesai," ujar mantan Walikota Solo itu.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Presiden Jokowi hibur anak-anak dengan atraksi sulap di peringatan Hari Anak Nasional, di Pekanbaru, Riau.
    Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014

    Jokowi

  • Perum Perhutani adalah perusahaan BUMN yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola sumberdaya hutan negara di pulau Jawa dan Madura.

    Perum Perhutani

  • perhutani