Harap Perppu Terbit, KPK Serahkan Nasib Pemberantasan Korupsi ke Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan sepenuhnya nasib pemberantasan korupsi kepada Presiden. Termasuk soal penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Sebab, yang berhak menerbitkan Perppu hanya kepala negara.

"Kalau soal Perppu kita serahkan saja pada presiden, karena itu domain dari presiden," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Meski begitu, Febri berharap Jokowi segera menerbitkan Perrpu. Sebab, revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang sudah disahkan DPR dalam rapat paripurna bisa melemahkan kinerja KPK. Setidaknya, terdapat 20 poin yang dinilai akan melemahkan pemberantasan korupsi.

Meski sejumlah partai politik menolak penerbitan Perppu, Febri berharap keputusan Presiden Jokowi berpihak kepada rakyat.

"Karena menerbitkan atau tidak menerbitkan Perppu itu merupakan otoritas dari presiden," kata dia.

Febri mengatakan, ada banyak peraturan internal KPK yang berubah akibat undang-undang baru tersebut. Bahkan, kata Febri, setengah aturan internal KPK berubah drastis.

"Ini tentu bukan pekerjaan yang bisa dilakukan cepat dan gampang, meskipun kita tidak bisa menghindari resiko kerusakan-kerusakan atau pelemahan yang terjadi di KPK akibat dari revisi UU itu," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: