Soal Perppu KPK, Ini Saran Wakil Ketua MPR untuk Jokowi

Sebelumnya, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengatakan, ada 10 hal yang akan terjadi jika Perppu KPK tidak segera dikeluarkan.

Pertama, yaitu penindakan kasus korupsi akan melambat, lantaran UU KPK yang baru mengharuskan adanya Dewan Pengawas yang dinilai justru membuat sulit penyelidikan.

Kedua, KPK dianggapnya tidak lagi menjadi lembaga negara independen. Ketiga, hal ini menambah daftar panjang pelemahan lembaga antirasuah itu.

"Keempat, Presiden dinilai ingkar janji pada Nawa Cita. Kelima, Indeks Persepsi Korupsi dikhawatirkan akan menurun drastis. Kemudian, keenam, iklim investasi akan terhambat," kata Kurnia, Selasa 8 Oktober 2019 lalu.

Poin ke tujuh, masih kata dia, Presiden akan dinilai mengabaikan amanat reformasi soal pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurutnya, reformasi itu akan mustahil diwujudkan jika kondisi saat ini menggambarkan adanya grand design dari DPR dan pemerintah untuk memperlemah lembaga anti korupsi Indonesia melalui revisi UU KPK.

"Kedelapan, hilangnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintah. Kesembilan citra Indonesia akan buruk di dunia Internasional. Terakhir, menghambat pencapaian program Pemerintah," pungkasnya.