Menerka Formasi Menteri di Periode Kedua Pemerintahan Jokowi

Oleh Lizsa Egeham pada 09 Okt 2019, 07:45 WIB
Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla berfoto bersama menteri kabinet pemerintahan periode 2014-2019.

Liputan6.com, Jakarta - Masa kerja efektif menteri kabinet kerja Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla tinggal sebelas hari lagi. Tepat 20 Oktober 2019, Jokowi bersama Wapres terpilih Ma'ruf Amin akan dilantik sebagai presiden dan wapres periode 2019-2024.

Setelah pelantikan, Jokowi mulai menyusun jajaran menteri yang akan membantunya lima tahun ke depan. Sejumlah nama menteri kabinet kerja saat ini diprediksi mempunyai kans besar untuk kembali dipilih oleh Jokowi sebagai menteri.

Terlebih, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pernah secara menyatakan ada beberapa menteri yang tetap dipertahankan untuk kabinet periode kedua. Terkait posisinya, Jokowi tak menyebut secara gamblang.

"Menteri yang bertahan banyak. Ya nanti dilihatlah," ucap Jokowi di Jakarta, Jumat 12 Juli 2019.

Namun, tak sembarang menteri bakal dipertahankan mantan Walikota Solo itu. Menteri yang bertahan adalah menteri yang implementasi kebijakannya jelas.

Lantas siapa saja sosok menteri yang akan dipertahankan Jokowi serta diprediksi pergi dari kabinet?

Pengamat Politik, Yasin Mohammad menilai, Jokowi akan mempertahankan menteri yang memiliki latar belakang profesional. Menteri dari kalangan profesional tersebut berpeluang besar untuk kembali masuk jajaran kabinet sebab kinerja mereka lebih nampak.

Dia lalu mencotohkan sosok Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Meski dikenal kerap membuat kebijakan kontroversial seperti melarang nelayan menggunakan cantrang, namun Susi melakukannya demi menjaga sumber daya laut.

"Apalagi berdasarkan studi yang pernah dilakukan, penggunaan cantrang dianggap merusak sumber daya laut dan ekosistem karang," kata Yasin saat dikonfirmasi, Selasa 8 Oktober 2019.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) itu menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani juga berpotensi dipilih kembali menjadi menteri. Menurut dia, kebijakan yang diambil Sri Mulyani terbukti mampu menyeimbangkan neraca keuangan negara.

"Kunci keuangan negara itu ada di Ibu Sri Mulyani. Pola yang dimainkan adalah kebijakan ekonomi liberal. Membuka lebar-lebar akses investasi dari luar. Investasi ini dibuka dalam rangka menyeimbangkan neraca keuangan. Tidak ada kebijakan monumental, tapi di politik Sri Mulyani berpotensi di pilpres 2024," jelas Yasin.

Srikandi Jokowi lainnya yang diprediksi lanjut adalah Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. Dia memuji kehebatan Retno dalam berkomunikasi dengan negara luar. Kendati begitu, ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Retno apabila dipilih kembali oleh Jokowi.

"Persoalaan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) masih banyak yang perlu diselesaikan," tutur Yasin.

 

2 of 3

Menteri yang Diprediksi Hengkang

Pidato Presiden Jokowi Di Sidang Tahunan
Jajaran menteri Kabinet Kerja menghadiri Sidang Tahunan MPR 2018 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8). Pada Sidang Tahunan MPR RI 2018 kali ini, Presiden RI Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Yasin kemudian menilai, beberapa menteri dari kalangan partai politik akan terancam hengkang dari kabinet. Sebab, mayoritas dari mereka jarang berprestasi dan tidak memiliki terobosan baru. Salah satunya, Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian.

"Belum ada terobosan baru. Tidak ada perkembangan signifikan. Tidak bisa mendatangkan investasi di bidang industri. Stimulan-stimulannya tidak ada. Saya kira kinerjanya belum maksimal di bidang perindustrian," ujarnya.

Dia lalu menyebut nama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Yasin mengatakan bahwa selama menjabat, Enggar kerap melakukan kebijakan impor yang menimbulkan polemik.

"Banyak melakukan kebijakan-kebijakan impor yang menimbulkan polemik. Justru sentimen negatifnya terhadap Enggartiasto Lukita lebih besar," sambungnya.

Yasin juga menyoroti, kinerja Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang disebut tak mampu melindugi pekerja buruh. Padahal, seharunya Hanif lebih banyak mengeluarkan peraturan menteri yang bisa menjawab persoalan-persoalan krusial.

"Berkaitan dengan buruh dan perlindungan kesejahteraan buruh. Dan Menaker sendiri tidak bisa menjawab persoalan-persoalan di buruh. Contoh kasus semisal soal PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) besar-besaran di perusahaan Krakatau Steel," tegas Yasin.

Di sisi lain, mantan Sekjen PKB itu dinilai kurang berani membuat peraturan yang dapat melindungi para pekerja. Selain itu, Yasin mencatat bahwa Hanif Dhakiri tak bisa menjembatani antara pihak buruh dan perusahaan.

"Beberapa kasus yang parsial banyak sekali. Ada 4.000 buruh yang di-PHK masal, mereka datang ke Menaker, tapi menterinya manggil Direktur Krakatau Steel saja enggak bisa," pungkas Yasin.

Jokowi berjanji memberikan porsi lebih besar bagi kalangan profesional untuk menjadi menteri. Komposisi menteri di kabinet kedua Jokowi yaitu 55 persen untuk profesional, sementara sisanya 45 persen dari kalangan politisi.

3 of 3

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓