Menuju Pelantikan Jokowi di Periode Kedua

KPU Tetapkan Jokowi-Ma’ruf Amin Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih — Pasangan Presiden dan Wapres terpilih, Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin menyanyikan lagu Indonesia Raya pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2019. Joko Widodo atau Jokowi akan kembali menjabat sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia periode kedua didampingi Ma'ruf Amin.

Tanggal pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin tersebut bertepatan dengan hari libur yakni Minggu. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari menjelaskan, sejak pemilu secara langsung digelar pada 2004, pelantikan presiden terpilih selalu dilaksanakan pada tanggal yang sama yakni 20 Oktober.

Berdasarkan hal tersebut, KPU menetapkan pelantikan di tanggal yang sama, 20 Oktober, tanpa melihat hari apa yang bertepatan dengan tanggal tersebut.

Pelantikan presiden yang semula dijadwalkan pada pagi hari, diputuskan dilaksanakan pada Minggu sore. Ada sejumlah alasan waktu pelantikan menjadi sore hari.

"Karena itu hari Minggu tentu kita harus menghargai saudara kita yang beribadah pagi harinya dan juga ada masyarakat yang ingin berolahraga di car free day (CFD), jadi kita langsungkan sore harinya, dan usulan ini sudah disetujui," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019).

Rencananya, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih akan dilangsungkan pukul 16.00 WIB. Dengan begitu, rekayasa lalu lintas sejumlah ruas jalan di Jakarta akibat pelantikan tidak akan mengganggu aktivitas masyarakat umum pada pagi hari.

Polri pun bersiaga mengamankan jalannya pelantikan presiden yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2019. Sebanyak 27 ribu personel gabungan TNI-Polri akan disiagakan.

"Polri mempersiapkan 27 ribu personel terdiri dari TNI dan Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait," tutur Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 7 Oktober 2019.

Selain menurunkan puluhan ribu personel gabungan, tim juga fokus memantau adanya potensi gangguan dan ancaman.

"Perencanaan pengamanan ini kita lakukan dengan pola pikir underestimate. Tetap mengantisiapsi hal-hal yang tidak diinginkan," tutur Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra usai acara forum diskusi di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019).

Sementara itu, sejumlah kepala negara dan perwakilan diperkirakan akan datang menghadirinya. Salah satu yang dipastikan akan hadir adalah Perdana Menteri Australia, Scott Morrison.

Sejak pelantikan presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2004, yang dihadiri PM John Howard saat itu, perdana menteri Australia tak pernah absen untuk hadir dalam acara kenegaraan tersebut.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sekertaris Kabinet Pramono Anung pastikan pelantikan presiden tetap sesuai jadwal dari KPU.

2 dari 3 halaman

Minta Urungkan Demo

Usai Keliling Kompleks Parlemen, Puan Maharani Makan Tongseng di Kantin DPR — Ketua DPR Puan Maharani berkeliling Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019). Puan ditemani para Wakil Ketua DPR dan Sekjen DPR berkeliling untuk mengecek fasilitas dan pengamanan Kompleks Parlemen. (Liputan6.com/JohanTallo)

Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, beredar kabar mahasiswa akan melakukan demo. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta rencana mahasiswa kembali demo pada pelantikan tersebut diurungkan.

"Saya berharap kepada adik-adik mahasiswa untuk mengurungkan niat demo," kata Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (8/10/2019).

Ia meminta mahasiswa menghormati proses pelantikan presiden lantaran pelantikan itu disaksikan seluruh dunia.

"Karena peristiwa sangat sakral bagi bangsa kita dan akan disaksikan oleh dunia. Kami juga mengundang kepala negara untuk hadir menyaksikan dan mengikuti pelantikan presiden. Jadi kalau adik mahasiswa demo besar-besaran kurang elok bagi bangsa kita. Kita utamakan nama baik bangsa," katanya.

Politisi Golkar itu menyebut pelantikan tersebut juga mengundang beberapa kepala negara, oleh karena itu adanya demo akan membuat nama baik Indonesia kurang elok.

"Karena yang kita utamakan adalah nama naik bangsa," ucapnya.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, sepatutnya semua pihak menghargai dan menjaga pelantikan presiden dengan tertib.

"Sudah sepatutnya sebagai elemen bangsa kita bisa menghargai hal tersebut untuk menjaga pelantikan presiden sesuai konstitusi dan UU yang ada," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (8/10/2019).

Puan menyatakan, pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019 sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan KPU yang tidak dapat diganggu gugat.

"Pelantikan presiden itu sudah seuai dengan UU dan konstitusi bahwa presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu yang resmi dan seuai pengumuman KPU tanggal 20 (Oktober)," kata dia.

Dia mengatakan, DPR siap menerima langsung perwakilan pendemo ataupun mahasiswa. Puan mengaku siap membuka ruang diskusi namun dengan syarat harus santun.

Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto mengatakan tidak masalah ada demo. Asal demonstrasi berlangsung tertib.

"Banyaknya di mana saja? Ya sejak dulu kan demo banyak, enggak apa-apa asalkan tertib, ikut aturan, temanya jelas, yang dituntut jelas, enggak anarkis. Kan saya sudah mengatakan. Ya sudah," ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Rabu 2 Oktober 2019.

3 dari 3 halaman

Relawan Jokowi Siap Mengawal

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI, Haris Pertama mengatakan siap mengawal pelantikan presiden dan wakil presiden RI pada 20 Oktober.

Malah pihaknya berencana turun ke jalan. Tapi bukan untuk berdemo, melainkan untuk bersama-sama menjaga kelancaran pelantikan.

"KNPI ikut aktif mengawal terselenggaranya pelantikan Presiden & Wakil Presiden agar berjalan lancar dan aman. Tidak dengan demonstrasi, KNPI menjadi garda terdepan karena ini adalah proses demokrasi," kata Haris usai membuka Rakernas & Orientasi DPP KNPI di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Jumat 4 Oktober 2019.

Dia menambahkan, siap mengkonsolidasikan jajarannya dan organisasi kepemudaan di daerah untuk mewujudkan proses demokrasi yang sudah berjalan dengan semangat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan begitu, jangan lagi ada pihak-pihak yang hendak mencederai demokrasi di negeri ini.

"Mari kita sama-sama merawat kebhinekaan dan jaga harmoni bangsa demi kemajuan bangsa. Kita akan kawal dengan cara mengajak merangkul organisasi kepemudaan, jangan pernah mencederai proses demokrasi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi mengatakan, seluruh pendukung Presiden Jokowi dari berbagai unsur dan elemen akan menggelar acara penyambutan pelantikan presiden dan wakil presiden RI 2019-2024. Mereka juga siap mengawal pelantikan.

Ketua Projo, Budi Arie Setiadi dalam keterangannya, Sabtu 5 Oktober 2019, negara ini merupakan negara hukum dan seluruh warga bangsa harus tunduk pada konstitusi. Ia juga mengimbau kepada pihak- pihak yang ingin menggagalkan pelantikan harus siap menghadapi konsekuensinya.

"Menggagalkan pelantikan pemimpin yang lahir dari proses demokrasi sama saja merampas suara rakyat dan menhancurkan demokrasi itu sendiri," ujar mantan Aktivis 98 UI ini.

"Presiden Jokowi itu mandataris rakyat. Beliau dipilih langsung oleh rakyat. Kami yakin dengan energi dan tenaga rakyat. Kami yakin Rakyat bersama Jokowi karena Jokowi ada di hati rakyat, " ujar Budi.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono meminta kepolisian menangkap dalang kerusuhan saat unjuk rasa di Gedung DPR/MPR. Ia khawatir, jika dibiarkan akan menganggu pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Ini karena dalangnya belum ditangkepin kalau dalangnya masih terus berkibar-kibar, nyerocos terus jelas-jelas akan mengganggu pelantikan presiden," kata dia di Taxy Way Echo Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Sabtu (5/10/2019).

Hendropriyono mengatakan, dalang kerusuhan harus segera diisolasi. Ia tak mau ada kesan bahwa aparat keamanan tidak bisa menangkap pihak-pihak yang mengganggu stabilitas keamanan negara.