Wiranto: Penggagalan Pelantikan DPR dan Presiden Melawan Konstitusi

Oleh Muhammad Radityo Priyasmoro pada 30 Sep 2019, 13:43 WIB
Diperbarui 30 Sep 2019, 13:43 WIB
Wiranto Beri Arahan di Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional
Perbesar
Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Wiranto, memberikan arahan dalam Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional di Jakarta, Rabu (27/3). Rakornas tersebut berlangsung dalam rangka pemantapan penyelenggaraan Pemilu 2019. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, tidak boleh ada upaya penggagalan pelantikan anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024. Menurut dia, hal itu sudah termaktub dalam undang-undang, sehingga bila ada pihak coba menggagalkan artinya melawan konstitusi.

"Saya menyoroti masalah pelantikan DPR RI dan pelantikan presiden dan wapres, pelantikan itu amanat konsitusi, sehingga tidak boleh ada seeorang kelompok atau pihak mana pun yang mencoba menggagalkan itu, karena penggagalan itu melawan konstiusi," kata Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019).

Wiranto menegaskan, pelantikan adalah puncak dari hasil Pemilu langsung yang diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Karenanya, hasil yang diperoleh melalui proses tersebut memiliki legitimasi yang kuat dan harus diselesaikan hingga tahap pelantikan.

"Pemilu ini dipilih rakyat apa pun prosesnya, puncaknya anggota DPR dan presiden sudah terpilih melalui pemilihan langsung, itu proses konstitusi," jelas dia.

Karenanya, Wiranto menyatakan siap memberi pengamanan maksimal agar pelantikan bisa berlangsung lancar. Wiranto tidak ingin mempertaruhkan eksistensi negara terancam oleh gerakan radikal dan anarkisme yang inkonstitusional.

"Kita akan rapatkan bersama dan rapatkan barisan dan mengajak masyarakat untuk meyakini bahwa amanat konsitusi harus kita jalanakan," kata Wiranto menandaskan.

Saksikan juga video menarik berikut ini:


Ada Kelompok Ingin Gagalkan Pelantikan Jokowi

Menkopolhukam Wiranto Jelaskan Kondisi Papua dan Papua Barat
Perbesar
Menkopolhukam Wiranto (tengah) didampingi kedua tokoh Papua dan Papua Barat bersiap memberi keterangan terkait situasi/kondisi, Jakarta, Jumat (30/8/2019). Keterangan terkait hasil pertemuan dengan kedua tokoh dari Papua dan Papua Barat. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Menko Polhukam Wiranto mengatakan, aksi demonstrasi yang kemudian berakhir ricuh, disebutkannya bukan murni lagi dilakukan oleh mahasiswa, tapi para perusuh.

Hal ini disampaikan usai melakukan rapat terbatas di kantornya, dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga dari pihak keamanan.

"Demonstrasi yang brutal, yang saya kira bukan demonstrasi. Karena dilakukan oleh para perusuh. Melawan petugas, melempar batu, meluncurkan kembang api, panah-panah api kepada petugas, bergerak di malam hari, dan berusaha untuk menimbulkan korban," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Dia menyebutkan, bahwa ada kelompok yang sudah mengambil alih. Sehingga aksi tersebut tidak murni lagi. 

"Saya kira yang dihadapi atau dengan lain kelompok yang mengambil alih demonstrasi mahasiswa itu, bukan murni lagi untuk mengoreksi kebijakan pemerintah tapi telah cukup bukti bahwa mereka ingin menduduki DPR dan MPR agar DPR tidak dapat melaksanakan tugasnya, dalam arti DPR tidak dapat dilantik," ungkap Wiranto. 

Bahkan, menurut dia, kelompok itu ingin menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang. Dimana, Jokowi dan Ma'ruf Amin yang terpilih untuk Presiden dan Wapres 2019-2024. 

"Dan lebih jauh lagi tujuan akhirnya adalah menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih," pungkasnya. 

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya