PDIP Siap Pasang Badan untuk Jokowi Hadapi Goyangan Isu UU KPK

KPU Tetapkan Jokowi-Ma’ruf Amin Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih — Pasangan Presiden dan Wapres terpilih, Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin memberikan sambutan pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya tegas dengan posisi politiknya untuk berdiri kokoh membela Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi, bersama partai koalisi, terkait isu Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia menegaskan, partainya percaya terhadap komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi yang lebih berkeadilan melalui revisi UU KPK.

Hinca DPR Soal RUU Perampasan Aset Belum Disahkan: Dibuat Perppu Saja

Hal ini disampaikannya, merujuk soal wacana akan diterbitkannya Perppu terkait UU KPK.

"Revisi UU KPK sejalan dengan hasil survei. Dimana lebih dari 64 persen responden setuju terhadap pentingnya Dewan Pengawas KPK, sehingga penyalahgunaan kewenangan dapat dihindari," ucap Hasto Kristiyanto di Cirebon, Sabtu (28/9/2019).

Dia merujuk salah satu hasil survei Litbang Kompas yang menemukan 64,7 persen responden setuju dengan ide Dewan Pengawas KPK.

Survei itu juga menemukan 44,9 persen rakyat mendukung revisi UU KPK dan 39,9 persen menolaknya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Jokowi mengaku belum membaca materi perubahan UU KPK yang diajukan oleh DPR-RI. Jokowi berjanji akan mempelajari materi tersebut. Dirinya percaya bahwa DPR memiliki semangat yang sama untuk memperkuat KPK.

2 dari 2 halaman

Hasto Singgung Abraham Samad

5 Perintah Megawati ke Kader PDIP Jelang Pencoblosan — Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto memberi keterangan terkait Pemilu 2019 saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (16/4). Kelima, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan jajarannya memenangkan pilpres dan pileg sebagai satu tarikan napas perjuangan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Hasto juga sempat menyinggung soal mantan komisioner KPK, Abraham Samad yang dinilai memiliki posisi politik yang berbeda dengan presiden.

"Bahkan pernyataan Abraham Samad yang pernah akan menangkap Presiden sebagai cermin hadirnya kekuasaan KPK tanpa batas, negara di dalam negara, ke depan tidak boleh terjadi lagi," kata Hasto.

"Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap politik hukum dan memastikan agar keadilan ditegakkan di dalam program pemberantasan korupsi," pungkasnya.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
PDIP
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Revisi UU KPK
Perppu UU KPK
Perppu