Soal Perppu KPK, Menkumham: Tanya ke Presiden Saja

Menkumham Klarifikasi Isi Draft RUU KUHP — Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat menyampaikan keterangan terkait penundaan pengesahan RUU KUHP di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Menkumham juga mengklarifikasi beberapa isu terkait draft RUU KUHP. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly meminta kepada publik agar menanyakan langsung kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang akan mencabut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia pun memilih menghindar dari awak media usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2019).

"Enggak tahu, saya terlambat tadi. Tanya Pak Presiden saja," kata Yassona di Komplek Istana Kepresidan, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2019).

Presiden Joko Widodo mengaku akan mempertimbangkan tuntutan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, yang mendesak untuk menerbitkan Perppu menyikapi UU KPK yang sudah disahkan DPR. Jokowi mengatakan itu setelah menerima masukan dari berbagai pihak.

"Berkaitan UU KPK yang sudah disahkan DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita. Utamanya berupa penerbitan Perppu. Ini akan kita hitung, kalkulasi, kita pertimbangkan," ujar Presiden Jokowi berdiskusi dengan tokoh agama di Istana Negara, Kamis 26 September 2019.

Jokowi berjanji akan segera memutuskan soal Perppu dan menyampaikan kepada rakyat. "Dan nanti setelah kita putuskan akan kami sampaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Terutama dari sisi pentingnya," kata Jokowi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Bertemu dengan tokoh lintas agama dan budayawan, Presiden Jokowi akan pertimbangkan menerbitkan Perppu untuk mencabut UU KPK.

2 dari 2 halaman

Respons KPK

Tiga Pimpinan KPK, Laode M Syarif, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang (kiri ke kanan) memberi keterangan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). Pimpinan KPK membantah penyataan Alexander Marwata yang menyebut pengumuman pelanggaran kode etik tidak diketahui oleh pimpinan KPK. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyambut baik pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK.

"Let me tell you frankly, kalau tadi yang saya lihat di televisi, untuk sementara saya mengatakan benar kata orang banyak, bahwa Jokowi Presiden Indonesia paling keren sepanjang sejarah NKRI," ujar Saut saat dikonfirmasi, Kamis (26/9/2019).

Dia mengatakan hal tersebut berdasarkan pandangan pribadinya, bukan pandangan keseluruhan pimpinan KPK.

"I’m serious, that’s my personal view. Enggak tahu pimpinan lain. Bisa jadi pimpinan lain beda pendapat sama saya," kata Saut.

Terkait dengan aksi yang digelar mahasiswa dan pelajar dalam tiga hari terakhir, Saut mengucapkan rasa syukur karena banyak pihak yang mendukung kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

"Saya mau ucapkan terima kasih buat ribuan mahasiswa, guru besar, dan lain-lain, dan siapa pun yang ikut memeras pikiran dan fisik beberapa hari ini. Terima kasih sudah memikirkan negeri ini, saya berharap mahasiswa dan pelajar yang ikut unjuk rasa beberapa hari ini teruslah berintegitas dan harapannya suatu saat join dan jadi pimpinan KPK," kata Saut.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka