HEADLINE: Pekik Mahasiswa Tolak UU KPK, Perppu Jokowi Jadi Jalan Tengah?

Liputan6.com, Jakarta - "Tidak boleh ada satupun yang mempolitisir agenda kami menuntaskan reformasi. Kami nyatakan mosi tidak percaya pada Dewan Penghianat Rakyat!" pekik Manik Marganamahendra.

Manik adalah Presiden Mahasiswa BEM Universitas Indonesia. Kalimat itu terlontar dari mulutnya saat beraudiensi bersama beberapa anggota DPR Komisi III DPR, Selasa 24 September 2019.

Hari itu, ia dan ribuan mahasiswa lain turun ke jalan, menyuarakan penolakan terhadap beberapa rancangan undang-undang yang dianggap tidak prorakyat, yaitu RUU KUHP, Pertambangan Minerba, Pertanahan, Pemasyarakatan, dan Ketenagakerjaan. Selain itu, mereka menolak upaya pelemahan KPK melalui undang-undang yang sudah ketuk palu.

Tidak hanya di ibu kota, demonstrasi serupa oleh mahasiswa juga terjadi di beberapa kota sejak Senin, 23 September 2019. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro, Muhammad Anies Illahi berharap, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagai pengganti UU KPK.

"Harapannya Presiden Jokowi keluarkan Perppu KPK agar (KPK) tidak dilemahkan," kata Anies kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Anies menegaskan, aksi mahasiswa tidak bertujuan untuk melengserkan Jokowi.

"Aksi ini benar-benar enggak ada niat menggulingkan Jokowi. Kami hanya menolak pelemahan KPK," tandas mahasiswa jurusan Teknik Sipil ini.

Hal senada juga diungkapkan juru bicara Aliansi Mahasiswa Indonesia Menggugat, Muhammad Bimas Abidin. Mahasiswa, kata dia, melakukan aksi di depan gedung DPR karena ada indikasi pemerintah dan DPR melemahkan KPK.

"Kami medesak pencabutan UU KPK tersebut yang kami anggap melemahkan lembaga KPK sebagai institusi sah dalam pemberantasaan korupsi di Indonesia," ujar Bimas kepada Liputan6.com di Jakarta.

Bimas juga menuntut agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK sebagai alternatif hukum untuk meng-counter UU KPK yang terlanjur disahkan.

Bimas tak ingin jika KPK menjadi lembaga negara yang masuk dalam kekuasaan eksekutif. Hal ini tertuang dalam UU KPK Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini."

Aturan ini bertabrakan dengan empat putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus, yakni tahun 2006, 2007, 2010, dan 2011. Putusan tersebut menegaskan bahwa KPK bukan bagian dari eksekutif, melainkan lembaga negara independen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU KPK sebelumnya.

"Pasal itu isinya menghilangkan independensi KPK," tandas mahasiswa UIN Jakarta ini.

Pengamat Hukum Tata Negara, Feri Amsari mengatakan, Presiden Jokowi harus mengeluarkan Perppu KPK menyusul demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 ada tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa bagi Presiden untuk menetapkan Perppu, yaitu:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang,

2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai,

3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

"Kegentingan itu hak subjektif presiden. Apakah demo ini dianggap kegentingan memaksa, itu tergantung pandangan presiden sendiri," kata Feri kepada Liputan6.com.

Feri berpendapat demo besar-besaran di berbagai kota di Tanah Air dapat dikatakan bahwa negara dalam keadaan genting, sehingga Jokowi bisa mengeluarkan Perppu.

Selain itu, menurut Feri, Perppu adalah satu-satunya solusi untuk meredam aksi penolakan UU KPK.

Jokowi, kata dia, punya hak untuk menolak mengeluarkan Perppu. Namun, masyarakat akan terus melakukan aksi.

"Boleh menolak, tapi publik terus bersuara. Pilihan Jokowi yaitu mendengarkan aspirasi masyarakat yang mendukungnya atau mendengarkan partai politik," kata Feri.

Sementara, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, hanya Perppu berisi pembatalan UU KPK yang bisa meredam aksi massa ini.

"Agar presiden menyelamatkan citranya yang sempat dipersoalkan oleh publik terhadap komitmen antikorupsinya. Syarat-syarat Perppu juga telah terpenuhi," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada Liputan6.com di Jakarta.

ICW menilai, kejahatan korupsi yang sudah mengakar dapat dikategorikan sebagai kegentingan memaksa sehingga dapat dikeluarkan Perppu.

"Ketika UU KPK ini disahkan pasti korupsi semakin masif. Ini logika sederhana yang kita gunakan agar publik lebih memahami kondisi saat ini," Kurnia menambahkan.

Saksikan Video Pilihan berikut Ini: