Yasonna Sebut Ada yang Ingin Kacaukan Suasana Jelang Pelantikan Jokowi

Menkumham Klarifikasi Isi Draft RUU KUHP — Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat menyampaikan keterangan terkait penundaan pengesahan RUU KUHP di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Menkumham juga mengklarifikasi beberapa isu terkait draft RUU KUHP. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Wiranto menyiratkan ada sekelompok yang mencoba untuk mengacaukan suasana pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi, terlebih jelang pelantikan. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly pun membenarkan hal ini. Bahkan ada indikasi saat kerusuhan massa di depan DPR RI Selasa 24 September 2019.

"Setelah kita teliti, rupaya ada gerakan sistem, gerakan tambahan. Ada itu kemarin. Setelah kita tunjukkan ada. Kalian tahu. Barang sudah viral kan. Saya tanya, kalau sampai merusak membakar mobil orang. Memang begitu caranya," kata Yasonna di kantornya, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Saat ditegaskan kembali, apakah memang ingin mengacaukan suasana jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dia menyerahkan kembali agar Wiranto menjelaskannya. Namun, politikus PDIP ini, membenarkan telah merapatkan hal tersebut.

"Tanya, tanya Menko Polhukam. Itu bukan otoritas (saya). Tapi saya tahu, kami rapatkan," ungkap Yasonna.

Dia pun menuturkan, ini bukan asal bunyi saja alias asbun. Meskipun, kembali menyerahkan kepada Wiranto untuk menjelaskan.

"Adalah. Kita enggak asbun kok. Adalah. Enggak usah kita persoalkan. Ada, tanya Pak Menko," kata Yasonna.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto enggan bicara banyak mengenai dugaan ada pihak-pihak ingin mengacaukan jelang pelantikan Jokowi.

"Kalau saya bicara, nanti menuduh. Kalau nanti yang bertugas. Kalau ini yang jawab, tanyanya teman-teman intelijen. Saya enggak punya alat ukur apapun. Saya enggak bicara tanpa ada fakta. Tanyanya ke Pak Budi Gunawan," pungkasnya

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Wiranto menyatakan, bahwa kejadian tersebut harusnya tidak terjadi karena Papua dan Papua Barat adalah bagian dari NKRI.

2 dari 2 halaman

Wiranto Minta Jangan Mudah Terpancing

Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Wiranto Bahas RUU KUHP hingga Karhutla — Menko Polhukam Wiranto (tengah) bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kiri) dan Kapolri Tito Karnavian (kanan) memberi keterangan usai rapat koordinasi tertutup di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Rapat membahas isu-isu nasional terkini. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Wiranto menyadari akan menghangatnya suasana politik nasional. Dia menegaskan, situasi akan berjalan aman dan kondusif.

Namun, dia memberi sinyal ada pihak-pihak yang ingin mengacaukan. Sehingga dia meminta jangan ada yang terpancing.

"Kalau ditanya aman apa tidak? Ya Insyaallah terjaga. Karena itu, proses yang sudah melalui jalan panjang. Rakyat sudah mengakui. Kita harus konsisten. Jangan mudah terpancing oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengacaukan," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Dia menjelaskan, bahwa demokrasi Indonesia melalui kontestasi Pemilu kemarin sudah dijalankan dengan baik. Bahkan semua proses hukum sudah selesai diperkarakan melalui Mahkamah Konstitusi.

"Artinya, proses hukum tertinggi di Indonesia sudah memutuskan siapa pemenang dari proses Pemilu, Pilpres yang dimenangkan Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin. Kewajiban kita semua untuk menjaga proses ini sampai ujung, yakni pelantikan Presiden dan DPR," ungkap Wiranto.

Karena itu, dia meminta jangan ada pihak-pihak yang diduga akan mengacaukan proses itu. "Membuat onar, membangun opini-opini, mendelegitimasi pemerintah yang ujung-ujungnya, diduga mengacaukan proses pelantikan DPR dan Presiden," tutur Wiranto.

Menurutnya, ini jangan mengacaukan proses demokrasi di Indonesia.

Senada, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, ada pihak ketiga yang memproduksi hoaks, dengan memanfaatkan situasi Papua dan aksi di DPR saat ini.

Dia meminta, masyarakat tetap tenang. Dan tak mudah terprovokasi.

"Tolong jangan mudah terpengaruh. Dinamika seperti ini, baik di Papua maupun di berkaitan dengan masalah DPR ada pihak ketiga untuk main hoaks-hoaksan," kata Tito.