Alasan DPR Setujui Permintaan Jokowi Tunda 4 RUU

Rapat Paripurna DPR — Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengetuk palu dalam rapat paripurna Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Selasa (23/9/2019). Sebanyak 288 dari 560 anggota DPR menghadiri rapat yang beraganda pengambilan keputusan strategis terhadap enam RUU. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menunda pengesahan empat Rancangan Undang-undang (RUU). Empat RUU tersebut adalah RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Minerba, dan RUU Pertanahan.

DPR sebelumnya menemui Jokowi di Istana Merdeka, Senin (24/9/2019). Ketua DPR, Bambang Soesatyo mengatakan, melalui Badan Musyawarah (Bamus) kemarin dan forum lobi hari ini, DPR sepakat untuk menunda pengesahan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan. DPR dan pemerintah memiliki waktu untuk mengkaji dan sosialisasi RUU tersebut agar diterima masyarakat.

Sementara, RUU Minerba dan RUU Pertanahan masih dalam pembahasan tingkat pertama dan belum pengambilan keputusan.

"Karena ditunda, maka DPR RI bersama pemerintah akan mengkaji kembali pasal per pasal yang terdapat dalam RUU KUHP, khususnya yang menjadi sorotan publik. Sambil juga kita akan gencarkan kembali sosialisasi tentang RUU KUHP," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (24/9/2019).

"Sehingga masyarakat bisa mendapatkan penjelasan yang utuh, tak salah tafsir apalagi salah paham menuduh DPR RI dan pemerintah ingin mengebiri hak-hak rakyat," imbuhnya.

Politikus Golkar itu menjelaskan, penyusunan RUU KUHP sudah melibatkan profesor hukum dari berbagai universitas, praktisi hukum, LSM, dan organisasi kemasyarakatan. Menurut Bamsoet, penolakan ini terjadi karena sosialisasi belum masif.

"Jika saat ini terjadi berbagai dinamika di masyarakat, sepertinya ini lebih karena sosialisasi yang belum masif," katanya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ribuan mahasiswa di Malang menggelar demonstrasi menolak UU KPK hasil revisi sampai RUU KUHP, pada Selasa, 24 September 2019. Massa demo mahasiswa yang ingin masuk ke gedung DPRD Kota Malang ini terlibat bentrok dengan petugas keamanan

2 dari 2 halaman

Demo Mahasiswa

Sebelumnya, mahasiswa dari beberapa universitas di Indonesia menggeruduk Gedung DPR RI. Mereka yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia itu meneriakkan yel-yel guna mendesak anggota dewan membatalkan rancangan RUU KUHP dan revisi UU KPK.

Pantauan Liputan6.com, di gerbang depan DPR, mahasiswa mulai merangsek gerbang DPR dengan berusaha menjebol gerbang. Mereka juga berteriak, "Buka! Buka! Buka pintunya! Buka pintunya sekarang juga!"

Massa yang terdiri dari ribuan mahasiswa itu beberapa di antaranya menaiki gerbang DPR. Mereka kemudian diingatkan oleh Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Harry Kurniawan.

Dia meminta supaya mahasiswa tidak menjebol gerbang DPR dan bertindak rusuh. Aksi mahasiswa berhasil diredam dan mematuhi imbau kapolres.

Sumber: Merdeka.com

Reporter: Ahda Bayhaqi

Bahas Peluang Investasi, CEO Apple Tim Cook Temui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
RUU KUHP
RUU KUHP Ditunda
DPR RI