Tuntutan Massa Buruh dalam Unjuk Rasa di Depan DPR

Massa buruh menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR. (Liputan6.com/Yopi Makdori)

Liputan6.com, Jakarta - Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia diketahui akan menggelar aksi di depan Gedung DPR RI. Mereka menyuarakan kekecewaannya terhadap disahkannya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta rencana revisi UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bukan hanya mahasiswa, di depan Gedung DPR juga didatangi para buruh yang mengatasnamakan sebagai Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR).

Mereka di sana menyuarkan beberapa tuntutan, yakni diadakannya jaminan sosial, demokrasi untuk rakyat, hapus hutang luar negeri, serta sita harta dan aset para koruptor.

Dalam tuntutannya, mereka juga menyuarakan perlawanan terhadap kebijakan privatisasi benih, dan penolakan terhadap jaminan kesehatan beraroma asuransi.

Massa buruh juga menyuarakan pembentukan partai rakyat atas dasar kekecewaan terhadap partai konvensional dalam Pemilu 2019 lalu.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lima bus rombongan mahasiswa asal Semarang, Jawa Tengah dihentikan Polisi Brebes. Dua dari lima harus diganti karena tidak memiliki surat-surat yang lengkap.

2 dari 2 halaman

Bentuk Partai Baru

Kawat Berduri di Gedung DPR — Kawat berduri disiagakan jelang aksi demo nanti siang di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Sebanyak 18 ribu personel gabungan dari TNI-Polri maupun unsur dari Pemprov DKI Jakarta seperti Damkar, Satpol PP dan Dishub disiagakan jelang demo siang nanti. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menurut Koordinator Lapangan Aksi, Sulton Udeu mengatakan partai yang bertarung dalam pemilu lalu tidak satu pun yang mewakili kepentingan rakyat.

"Mereka hanya memanfaatkan rakyat ketika momentum maju pemilu saja hal ini bisa dilihat dari kampanye-kampanye kosong yang selalu dijanjikan namun tidak merubah nasib kesejahteraan rakyat," tegas Sulton di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (24/9/2019).

Dia melanjutkan, dengan fakta seperti ini, maka sudah sepatutnya rakyat menitipkan amanatnya kepada segelintir kaum ningrat yang tak pernah peduli dengan mereka.

Oleh karenanya, Sulton mengajak rakyat untuk membentuk partai sendiri, yakni partai yang berbasiskan rakyat.