Menkumham Jelaskan soal Pasal Perzinahan di RUU KUHP

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menjelaskan pasal perzinahan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurutnya, pasal itu merupakan delik aduan yang hanya bisa diadukan oleh pihak yang paling terdampak.

Pihak yang paling terdampak perzinahan, kata Yasonna, adalah suami atau istri, orang tua, dan anak. Hal itu, berlaku terhadap setiap orang.

"Perzinahan dalam konteks dan nilai-nilai masyarakat Indonesia bukan masyarakat kota besar," papar Yasonna di Kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2019).

Di samping itu, Yasonna menjelaskan bahwa pengaduan tersebut tidak diikuti dengan gugatan perceraian. Hal ini jelas berbeda dengan pasal perzinahan dalam pasal KUHP sebelumnya yang mengharuskan pengaduannya dengan gugatan perceraian.

Selain itu, perbedaan lainnya, kata Yasonna, di rancangan KUHP ini ialah bisa menjerat persetubuhan dengan orang yang bukan suami istri. Sementara di pasal lama, menjerat mereka yang sudah kawin.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: