KPK Kembali Lakukan Penggeledahan di Kepri

KPK Tunjukkan Barang Bukti Suap Izin Rencana Reklamasi Kepri — Petugas KPK menunjukkan barang bukti suap OTT Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun di gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/07/2019). KPK menyita dalam berbagai pecahan mata uang senilai Rp666.812.189,56 terkait izin lokasi rencana reklamasi di Kepri. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di Kepulauan Riau (Kepri). Hari ini, Rabu (18/9/2019), tim menggeledah dua lokasi yakni Kantor BPKAD Provinsi Kepri dan Kantor Bappelitbang Provinsi Kepri.

Penggeledahan dilakukan dalam proses penyidikan dugaan penerimaan suap atau gratifikasi dengan tersangka Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

"Dari dua lokasi tersebut diamankan sejumlah dokumen terkait anggaran di OPD (organisasi perangkat daerah) masing-masing," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, pada Selasa 17 September 2019, tim menggeledah Kantor Dinas PUPR Provinsi Kepri, Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, dan Rumah salah satu Kepala OPD Pemprov Kepri.

Sementara itu, Gubernur Kepri Nurdin Basirun dijerat KPK dalam kasus dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018-2019. Selain kasus suap, Nurdin Basirun juga dijerat pasal penerimaan gratifikasi.

Dalam kasus suap, Nurdin dijerat bersama tiga orang lainnya, yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan (EDS), Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono (BUH), dan pihak swasta Abu Bakar (ABK).

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini tim penindakan menyasar wilayah Kepulauan Riau (Kepri).

2 dari 2 halaman

Suap Gubernur Kepri

Suap Izin Reklamasi, Gubernur Nonaktif Kepri Nurdin Basirun Diperiksa KPK — Gubernur nonaktif Kepulauan Riau Nurdin Basirun akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Nurdin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pengusaha Abu Bakar terkait aliran suap izin lokasi rencana reklamasi di wilayah Kepulauan Riau. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Nurdin Basirun menerima suap dari Abu Bakar yang ingin membangun resort dan kawasan wisata seluas 10.2 hektare di kawasan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam. Padahal kawasan tersebut sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung.

Atas bantuan Nurdin Basirun itu, Abu Bakar pun memberikan suap kepada Nurdin, baik secara langsung maupun melalui Edy Sofyan atau Budi Hartono. Tercatat Nurdin beberapa kali menerima suap dari Abu Bakar.

Pada tanggal 30 Mei 2019 Nurdin menerima sebesar SGD 5000, dan Rp 45 juta. Kemudian esoknya, 31 Mei 2019 terbit izin prinsip reklamasi untuk Abu Bakar untuk luas area sebesar 10.2 hektar. Lalu pada tanggal 10 Juli 2019 memberikan tambahan uang sebesar SGD 6 ribu kepada Nurdin melalui Budi.

Saat penerimaan SGD 6 ribu itu KPK melakukan operasi tangkap tangan. Selain SGD 6 ribu, KPK juga mengamankan SGD 43.942, USD 5.303, EURO 5, RM 407, Riyal 500, dan uang rupiah Rp 132.610.000 dari kediaman Nurdin.

Selain itu, tim penyidik juga menyita 13 tas, kardus, dan plastik di Kamar Gubernur Nurdin. Dari 13 tas ransel, kardus, plastik dan paper bag ditemukan uang Rp 3.5 miliar, USD 33.200 dan SGD 134.711.