Geledah 3 Lokasi di Kepri terkait Suap Reklamasi, KPK Sita Dokumen Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (Kepri). Tiga lokasi tersebut yakni Kantor Dinas PUPR Provinsi Kepri, Kantor Dinas Pendidikan Kepri, dan Kantor Dinas Pariwisata Kepri.

Penggeledahan dilakukan dalam proses penyidikan dugaan penerimaan suap atau gratifikasi dengan tersangka Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

"Dari tiga lokasi itu diamankan sejumlah dokumen terkait anggaran di dinas masing-masing," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (17/9/2019).

Gubernur Kepri Nurdin Basirun dijerat KPK dalam kasus dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018-2019. Selain kasus suap, Nurdin Basirun juga dijerat pasal penerimaan gratifikasi.

Dalam kasus suap, Nurdin dijerat bersama tiga orang lainnya, yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan (EDS), Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono (BUH), dan pihak swasta Abu Bakar (ABK).

Nurdin Basirun menerima suap dari Abu Bakar yang ingin membangun resort dan kawasan wisata seluas 10.2 hektare di kawasan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam. Padahal kawasan tersebut sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung.

Saksikan video pilihan di bawah ini: