Fraksi Gerindra Sebut Dewan Pengawas Berpotensi Melemahkan KPK Bila Dipilih Presiden

Oleh Delvira Hutabarat pada 17 Sep 2019, 14:24 WIB
desmod

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengesahan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR RI hari ini, Selasa (17/9/2019) siang.

Dalam paripurna itu, Fraksi Gerindra menyampaikan catatan terhadap revisi UU KPK. Diketahui, sebanyak tujuh fraksi setuju, sementara tiga fraksi memberi catatan.

Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa menyatakan adanya Dewan Pengawas KPK berpotensi melemahkan KPK. Sebab, ada potensi izin penyadapan ditolak.

"Kalau dewan pengawas semuanya diangkat oleh presiden pertama kali itu sama saja ada dua lembaga. Berarti ada administratif pimpinan KPK untuk melakukan penyadapan, ada surat menyurat izin perizinan. Berarti bisa ditolak. Kalau ini ditolak berarti ini kan melamahkan KPK," kata Desmon di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (17/9/2019).

Gerindra, kata Desmon, mengusulkan agar pemilihan anggota Dewan Pengawas tidak hanya oleh presiden melainkan juga dari DPR.

"Gerindra mengusulkan harusnya presiden memilih 2, DPR 2, satunya dari unsur pimpinan KPK, ketua KPK (jadi) dewan pengawas, jadi tidak ada administrasi (izin sadap)," katanya.

2 of 3

Hanya Beri Catatan

Namun, lantaran sudah kalah suara, Gerindra akhirnya hanya memberi catatan dalam rapat paripurna.

"Tidak ada dua kantor, jadi pimpinan KPK rapat dengan dewan pengawas memaparkan kami mau menyadap ini itu yang ideal. Maunya Gerindra, ini lah yang kami catat hari ini. Kalau kita voting udah kalah kami, udah 7 fraksi itu (setuju)," ia menandaskan.

3 of 3

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓