Taufiqulhadi DPR Harap Revisi UU KPK Disahkan Hari Ini di Paripurna

sidang paripurna — Rapat paripurna anggota dewan di gedung DPR/MPR RI Jakarta. (Liputan6.com/Taufiqurrohman)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dan DPR telah menyepakati semua poin dalam revisi UU KPK. Dengan catatan dua fraksi terhadap mekanisme pemilihan anggota dewan pengawas yang ditunjuk oleh Presiden. Panja DPR dan pemerintah tinggal mengesahkan dalam tingkat pertama.

Anggota Panja dari Fraksi Nasdem Taufiqulhadi mengatakan, pembahasan sudah selesai. Jika malam tadi sudah diambil keputusan di Raker, tidak menutup kemungkinan akan dibawa dalam sidang paripurna hari ini dan langsung disahkan menjadi undang-undang.

"Maka saya berharap besok siang dilakukan paripurna dan disahkan dalam paripurna besok, itu harapan saya," kata Taufiqulhadi di sela Raker revisi UU KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/9).

Taufiqulhadi mengatakan, DPR mengejar waktu dimana masa bakti 2014-2019 bakal berkahir akhir September. DPR ingin menyelesaikan revisi UU KPK masa periode ini karena, kata dia, jarang yang carry over ke periode berikutnya.

"Kami mengejar waktu. Waktu sangat pendek masa periode ini. Jadi masa periode ini kita selesaikan karena dalam sejarah DPR tidak pernah, jarang sekali, carry over," jelasnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Pimpinan rapat paripurna DPR mengetuk palu pertanda para wakil rakyat sepakat revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR. Hal tersebut disampaikan dalam sidang paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/8).

2 dari 2 halaman

Mengapa Terburu-Buru?

Rapat Paripurna Bahas RUU SDA dan Pekerja Sosial — Suasana Rapat Paripurna anggota dewan di Gedung DPR/MPR Jakarta. (Liputan6.com/JohanTallo)

Kata Taufiqulhadi terburu-buru diselesaikan itu karena Baleg mengejar agenda lain. Begitu pula Komisi III masih memiliki agenda besar lainnya.

Kendati terburu-buru disahkan, Taufiqulhadi meyakini tidak ada agenda pelemahan KPK dalam revisi kedua. "Ini bukan persoalan lemah atau tidak, tapi untuk menjamin kepastian hukum terhadap semua warga negara," pungkasnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
RUU KPK
RUU KPK Disahkan