Survei Litbang Kompas: Mayoritas Publik Dukung Revisi UU KPK

Liputan6.com, Jakarta - Survei Litbang Kompas  menyatakan 44,9 persen masyarakat mendukung revisi UU KPK, sementara yang tidak setuju 39,9 persen, dan yang menjawab tidak tahu 15,2 persen.

Tidak hanya soal persetujuan umum, mayoritas responden juga menyatakan setuju terhadap poin-poin revisi UU KPK yang selama ini menjadi polemik. Misalnya, 64,7 persen mayoritas publik setuju pembentukan Dewan Pengawas KPK, 55,5 persen perlu ada Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) di KPK.

Selanjutnya, 48,5 persen masyarakat setuju proses penyadapan KPK dilakukan tanpa izin dan 62,1 persen setuju KPK bisa merekrut penyidik sendiri, tidak harus dari kepolisian.

Terkait survei itu, Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengatakan, survei menggambarkan keprihatinan masyarakat dengan situasi dan kondisi pemberantasan korupsi selama ini. Salah satunya adalah terkait regulasi tentang KPK.

“Singkat kata itu adalah contoh masyarakat yang memberikan kepada pemerintah dan DPR dalam rangka merevisi UU KPK,” kata Nasir di Jakarta, Senin (16/9/2019).

Politisi Partai keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, banyaknya aspirasi masyarakat yang mendukung revisi UU KPK juga menunjukkan keinginan adanya ‘checks and balances’ di KPK, sebagaimana lembaga negara lain di negara demokrasi seperti Indonesia.

"Saya sebenarnya tidak setuju dengan istilah menguatkan atau melemahkan. Kita tidak ingin dalam dua ekstrim itu. Tapi kita ingin aturan perundang-undangan itu menjamin adanya checks and balances,” ujar Nasir.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: