Rapat Panja Revisi UU KPK Digelar Tertutup, 2 Menteri Tak Hadir

Liputan6.com, Jakarta - Rapat panitia kerja (Panja) Badan Legislasi DPR RI tentang revisi Undang-Undang KPK berlangsung secara tertutup. Pada rapat hari pertama, pemerintah yang hadir diwakili Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, proses rapat Panja revisi Undang-Undang KPK dilakukan secara tertutup berdasarkan tata tertib DPR.

"Jadi tatib DPR yang namanya Panja tertutup. Itu yang saya bisa sampaikan," ujar Supratman di sela-sela rapat, Jumat (13/9/2019).

Dia mengatakan, rapat hari ini tidak memungkinkan menghasilkan keputusan mengingat banyaknya daftar inventarisasi masalah (DIM) baik yang diajukan DPR ataupun pemerintah. Dengan jumlah DIM yang banyak, ia memastikan pihaknya akan teliti menyikapi setiap poin.

Ia menambahkan dalam rapat nanti poin akan dibahas secara berurutan tanpa ada prioritas. Sehingga ia meyakini rapat revisi bisa memakan waktu lebih dari satu hari.

"DIM-nya cukup banyak, oleh karena itu kita bahas satu-satu. Jadi jangan dianggap ini sesuatu yang main-main ya, dan saya pastikan tidak akan mungkin bisa selesai malam ini," tukasnya.

Sedikitnya ada sekitar 300 DIM yang akan dipreteli dalam rapat panja revisi Undang-Undang KPK. Namun pada rapat kali ini Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri PAN-RB Syafruddin tidak hadir. Keduanya hanya mengutus pejabat Dirjen.

"Yang hadir hari ini Kemenkumham diwakili Dirjen Perundang-undangan, kepala BPHN, KemenPAN ada," kata Supratman.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: