Jokowi Pastikan Dewan Pengawas KPK Tak Diisi Politikus dan Birokrat

Oleh Ika Defianti pada 13 Sep 2019, 12:02 WIB
Peringatan Hari Antikorupsi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak diisi oleh politikus ataupun orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu.

Menurut dia, Dewan Pengawas KPK nantinya berasal dari unsur akademisi hingga pegiat antikorupsi.

"Anggota Dewan Pengawas ini diambil dari tokoh masyarakat, akademisi atau pegiat antikorupsi. Bukan (diisi) politikus, bukan birokrat atau aparat penegak hukum aktif," ujar Jokowi di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Jokowi menjelaskan dewan pengawas KPK akan dipilih oleh Presiden. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan membentuk panitia seleksi untuk melakukan penjaringan.

"Saya ingin memastikan, tersedia waktu transisi yang memadai untuk menjamin KPK tetap menjalankan kewenangannya sebelum terbentuknya Dewan Pengawas," ujar Jokowi

2 of 3

Apa Pentingnya Dewan Pengawas?

Jokowi Umumkan Ibu Kota
Presiden Jokowi didampingi Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil memberikan keterangan pers rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Senin (26/8/2019). Lokasi Ibu Kota berada di wilayah Kabupaten Pejaman Penajam Pasar utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kaltim. (Liputan6 com/Angga Yuniar)

Jokowi menilai pembentukan Dewan Pengawas dibutuhkan untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan kewenangan. Bahkan, kata dia, seorang Presiden juga diawasi oleh DPR.

"Ini saya kan Presiden, Presiden kan diawasi. Diperiksa BPK dan diawasi oleh DPR. Jadi kalau ada Dewan Pengawas, saya kira itu sesuatu yang juga wajar. Dalam proses tata kelola yang baik," jelas Jokowi.

3 of 3

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by