Uji Kelayakan di DPR, Capim Johanis Tanak Setuju Revisi UU KPK

Johanis juga mendukung penerbitan surat perintah pemberhentian penyelidikan atau SP3 di tubuh KPK dalam revisi UU KPK. 

"Menurut hemat saya, SP3 ini memang diperlukan karena pertama manusia tidak luput dari kekhilafan. Kemudian, di KPK juga, mohon maaf, bukan sarjana hukum semua. Bukan juga berarti mereka tidak paham," kata Tanak saat tes uji kelayakan dengan Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Tanak melanjutkan, dalam UU tentang KPK yang saat ini dipakai, memang belum tercantumkan adanya kewenangan mengeluarkan SP3 terhadap suatu perkara.

Tanak meneruskan, SP3 harusnya juga dapat saja dikeluarkan kalau sekiranya ada kekeliruan oleh penyidik. Sebab, seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tak bisa terus sampai berlarut, tidak jelas karena tidak atau belum terpenuhinya unsur pidana dilakukan.

"Jadikan kalau tak cukup alat bukti harus dilimpahkan, dan (bila) kurang mampu untuk meyakinkan hakim sehingga hakim bisa memutus satu perkara dan menghukum bersangkutan maka ini memang diperlukan SP3," jelas Tanak.

Dia mengatakan, jika tidak ada SP3 maka ke depan KPK berpotensi melanggar hak asasi manusia si tersangka.

"Jadi saya kira itu rasio logis dari KUHAP untuk kemudian menetapkan SP3 dalam satu perkara," Tanak menandaskan.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka