Capim KPK Lili Pintauli: Saya Tidak Setuju Dewan Pengawas

Liputan6.com, Jakarta - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengaku tak setuju adanya pembentukan Dewan Pengawas dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK.

"Kalau Dewan Pengawas, saya tidak setuju. Karena berhubungan dengan teknis, karena teknis banget kalau saya lihat dari media bagaimana mungkin soal perijinan itu," ujar dia saat fit and proper test di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Dalam revisi UU KPK, Dewan Pengawas bertugas untuk mengawasi pimpinan KPK. Selain itu, sebelum lembaga antirasuah melakukan penyadapan dan penyitaan harus meminta izin kepada Dewan Pengawas. Lili menyatakan belum membaca semua terkait revisi UU KPK.

"Saya belum begitu banyak baca dengan detil terhadap revisi tersebut. Saya sampaikan bahwa saya setuju kalau (revisi UU) itu untuk penguatan KPK," kata dia.

Di sisi lain, dia mengaku menyetujui salah satu usulan revisi, yaitu menyangkut dibolehkannya KPK mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Menurutnya, SP3 bisa dikeluarkan Komisioner KPK untuk memperjelas proses hukum seseorang.

"Saya setuju adanya SP3. Saya pikir ini menjawab kegelisahan mereka yang begitu lama jadi tersangka, rekeningnya terblokir, enggak bisa keluar negeri, usaha tidak berjalan, macet bank, ini bisa menjawab karena seharusnya pemberantasan korupsi tidak bikin macet hal lain," kata Lili.

Dia mengatakan, seandainya di kemudian hari ditemukan bukti lain, tak menutup kemungkinan kasusnya kembali dibuka, sama halnya dengan proses hukum yang ada di kejaksaan atau kepolisian.

"Saya pertama melihat yang setuju adanya SP3 karena ini juga tidak menutup kalau ada bukti lain itu bisa dibuka kembali. Ini juga berlaku di lembaga penegak hukum lain, misal kejaksaan dan kepolisian, dimana KUHAP juga mengatur SP3," jelas Lili.

Dia melanjutkan, revisi tersebut diperlukan untuk menjawab kegelisahan tersangka yang kasusnya tidak kunjung disidangkan. Lili mengaku pernah menangani tersangka yang nasib usahanya terdampak hingga tidak bisa membayar pegawai karena rekening diblokir.

"Saya pikir ini untuk memberikan kepastian hukum," ucap Lili.

Saksikan video pilihan di bawah ini: