Dinas Bina Marga DKI: Trotoar 1,5 Meter Tak Bisa untuk PKL

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberi ruang untuk pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar sebagaimana disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. 

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho menjelaskan, trotoar yang lebarnya 1,5 meter tak bisa digunakan PKL berjualan karena akan mengokupasi ruang pejalan kaki.

"Bahwasanya trotoar itu hak pejalan kaki, sudah enggak bisa diganggu gugat, apalagi putusan MA memenangkan itu. Itu harus kita clear. Namun, ini kan keinginan kita sekarang pedestrian kita lebar-lebarin nih sampai ada yang 5,6 bahkan 8 meter, itu tentunya kita akan mengakomodir dalam arti kata harus dalam bentuk kajian yang boleh itu dimana sih," jelasnya di Balai Kota, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan pelebaran trotoar di sebagian ruas jalan. Trotoar hasil pelebaran ini kemungkinan akan digunakan untuk mengakomodir PKL, meski kajian akan dilakukan terlebih dulu.

Kajian ini nantinya menyangkut model PKL seperti apa nantinya yang diperbolehkan berjualan di trotoar. Namun, Hari menilai kebijakan ini tak bisa diterapkan di semua wilayah karena tergantung lebar trotoar dan karakteristiknya.

"Jadi kalau ada yang trotoar 1,5 (meter) otomatis ya enggak bisa berarti itu kan udah mengokupasi pejalan kaki. Tapi kalau yang gede-gede akan kita petakan bolehnya di mana, model kayak apa itu yang sedang kita kaji," ujarnya.

"Setiap wilayah kan ada trotoarnya. Ada yang memang lebarnya enggak bisa diapa-apain, memang tetap 1,5 meter. Itu berarti sudah clear enggak boleh. Tapi ada wilayah yang lain yang bisa digedein sampai 6-7 meter. Nah itu mungkin bisa berkolaborasi (PKL dan pejalan kaki)," imbuh dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: