Koalisi Masyarakat Sipil Desak Presiden Tolak Upaya Pelemahan KPK

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Kawal KPK, Henri Subagyo mengatakan pemilihan calon pimpinan (capim) KPK yang masih mencantumkan nama individu dengan rekam jejak bermasalah serta revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari agenda pelemahan lembaga antirasuah tersebut.

"Publik dan media telah banyak meliput dan menunjukkan data serta fakta mengenai proses dan pilihan capim KPK, sehingga sama sekali tidak ada alasan informasi tersebut tidak sampai ke Presiden," tulis pria yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) itu saat dihubungi di Jakarta, Minggu (8/9/2019).

Ia menambahkan sudah saatnya Presiden Joko Widodo menggunakan perannya dalam politik untuk berkomunikasi dengan partai pendukungnya agar tidak memilih calon bermasalah untuk capim KPK.

Selain itu, usulan revisi UU KPK juga seharusnya ditolak jika benar salah satu agenda utama Presiden Jokowi yang disampaikan pada masa kampanye adalah reformasi regulasi dalam bentuk membenahi perencanaan, perancangan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Apalagi jika mengingat proses pengusulan revisi UU KPK ini melanggar prosedur perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan Peraturan Tata Tertib DPR.

"Jika Presiden Jokowi tidak merespons DPR dan mengirimkan Surat Presiden (Surpres) yang menunjuk Kementerian untuk membahas revisi UU KPK, berarti Presiden konsisten dengan agendanya sendiri untuk melakukan reformasi regulasi," tulis Henri seperti dikutip Antara.

Selain itu, Presiden Jokowi juga perlu konsisten dengan kalimatnya bahwa dia mendukung penuh kerja KPK. Apalagi bila mengingat kinerja KPK yang positif berdampak pada kemenangannya pada Pemilu Presiden 2019.

Mengutip Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 26 Agustus 2019, 63,4 persen responden yang puas dengan kinerja KPK adalah pemilih Jokowi-Ma’ruf.

Saksikan video pilihan di bawah ini: