Menhan: Banyak yang Menyuruh Tentara Pulang dari Papua, Apa Maksudnya?

Menteri Pertahanan Ingatkan TNI dalam Netralitas Pilpres 2019 — Menteri Pertahanan Rymizard Ryacudu menjadi pembicara dalam Apel Danrem dan Dandim Terpusat TA 2018 di Pussenif Kodiklat TNI AD Bandung, Rabu (28/11). Menhan mengingatkan soal netralitas TNI menghadapi Pilpres 2019. (Liputan6.com/HO/Hardi)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamirzad Ryacudu mempertanyakan mengapa banyak masyarakat yang menginginkan pasukan TNI dan Polri ditarik dari Papua dan Papua Barat. Padahal, kata dia, jika TNI dan Polri ditarik bisa membuat Papua merdeka.

"Masih segar ingatan saya, pernyataan dari Bu Mega pada tahun 2004, dia berkunjung ke Papua. Satu kali TNI ditarik dari Papua, besok Papua merdeka," kata Ryamirzad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

"Ini yang jadi acuan kita. Karena banyak sekali orang yang menyuruh-menyuruh tentara pulang, ini ada apa maksudnya?" sambungnya.

Ryamirzad menjelaskan, ada beberapa ancaman yang bisa menyerang di Papua. Karena itu, TNI harus terus berjaga di sana.

"Segala bentuk ancaman pemisahan diri terhadap NKRI dan segala bentuk pemberontalan bersenjata sudah masuk dalam kategori ancaman terhadap pertahanan negara. Dengan pelibatan TNI sebagai komponen negara dan akan dihadapi mekanisme pertahanan semesta," ungkapnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri Pertahanan menyebutkan tidak akan memberikan perlindungan kepada Kivlan Zein.

2 dari 2 halaman

Bisa Ditunggangi

Terkait kerusuhan di Papua yang kemungkinan bisa saja ditunggangi kelompok separatis untuk memisahkan diri juga perlu ditindaklanjuti. Sehingga kejadian itu tak lagi terulang.

"Juga pengibaran bendera Bintang Kejora yang dilakukan diberbagai tempat, aksi pemisahan diri dari NKRI yang juga dibarengi dng aksi kekerasan bersenjata, idealnya dilakukan secara persuasif. Namun, bila tak diindahkan, semestinya dilakukan secara pendekatan militer khususnya melalui operasi militer selain perang," ucapnya.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka