JK Tegaskan Tidak Akan Izinkan Pemekaran Daerah, Apa Alasannya?

Oleh Liputan6.com pada 05 Sep 2019, 16:38 WIB
20170419-Wapres JK Nyoblos Pilkada Jakarta di TPS 03-Herman

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan tidak akan memberikan izin untuk daerah melakukan pemekaran. Hal tersebut disampaikan JK, saat menjawab permintaan salah satu peserta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk melakukan pemekaran di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara dan Maluku.

Apa alasannya?

"Selama saya di sini, saya tidak mengizinkan itu karena akan terjadi pemborosan biaya. Apalagi Buton, sekarang kabupaten sekarang jadi bupati banyak ongkosnya rutin. Bukan untuk bikin jalan, macam-macam. Jadi walaupun sekali pemekaran tidak ada, mau menangis tidak ada pemekaran. Cukuplah 515 kabupaten dan kota sekarang kita tidak mau tambah lagi," kata JK di hadapan para peserta pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Kamis (5/9/2019).

Menurut dia, tidak hanya Pulau Boton saja yang tidak diizinkannya berdiri sendiri. Di daerah manapun, kata JK, pemerintah tidak akan menyetujui pemekaran. Seperti wacana pembentukan Jakarta Tenggara dan Provinsi Bogor Raya. JK menegaskan hal tersebut tidak akan terlaksana.

"Mau di manapun, di Jawa, di Bogor itu penduduknya 3,5 juta satu Kabupaten. Itu lebih besar satu provinsi di Sulawesi Tenggara. Tetap tidak boleh dimekarkan," ungkap JK.

2 of 3

Ini Alasan JK

Wapres JK Buka Pameran GIIAS 2019
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memberikan sambutan dalam pembukaan pameran Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2019 di ICE BSD, Serpong, Tangerang, Kamis (18/7/2019). Tahun ini pameran otomotif terbesar di Indonesia tersebut mengusung tema Future in Motion. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

JK menjelaskan pemekaran hanya memboroskan anggaran pemerintah pusat dan tidak menghasilkan kesejateraan untuk masyarakat.

Malah menurutnya akan semakin membuat kaya para elit-elit yang mengusulkan pemekaran tersebut.Karena itu, pemerintah moratorium agar tidak ada melakukan daerah otonomi baru.

"Karena ongkosnya bikin kabupaten, bupati, DPRD butuh staf-staf, pegawai, ongkos-ongkos anggaran besar. Sehingga anggaran itu habis untuk biaya rutin. Karena itu pemerintah memoratorium seluruh pemakaran itu tidak ada," ungkap JK.

 

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka 

3 of 3

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓