Kala Kemegahan Muktamar V PKB Menyisakan Cerita Getir

Cak Imin Bicara Demokrasi di Parlemen Santri Nusantara — Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar didampingi Ketua F-PKB MPR Jazilul Fawaid dan Plt Ketua F-PKB DPR Cucun Syamsurizal memberi keterangan pers usai menghadiri Parlemen Santri Angkatan IV F-PKB MPR RI, Jakarta, Kamis (19/4). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Kemegahan Muktamar V Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali, Senin, 20 Agustus 2019 kemarin menyisakan cerita getir.

Dua elit PKB, Lukman Edy dan Abdul Kadir Karding, tidak hadir. Keduanya merupakan mantan sekretaris jenderal PKB. Mereka mengaku tidak diundang oleh sang Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang kembali terpilih secara aklamasi.

Bersama mantan Wakil Sekjen Bidang Kaderisasi, Ali Anshori, ketiganya juga tidak dimasukkan dalam kepengurusan jajaran PKB yang baru.

Ali mengaku, tanpa undangan mustahil kader partai bisa masuk menembus pengamanan berlapis lantaran acara dihadiri Presiden Jokowi.

"Logikanya kalau enggak ada undangan kan enggak bisa masuk," kata Ali kepada merdeka.com, Kamis pekan lalu di Jakarta.

Panitia penyelenggara mengaku sudah undang semua pengurus PKB. Justru terjadi sebaliknya. Menurut Ali, Cak Imin merasa para pengurus wajib datang sebagai bentuk tanggung jawab.

Begitu juga syarat untuk masuk sebagai jajaran pengurus baru. Ali mengaku, ketum PKB meminta para pengurus lama menandatangani surat pernyataan. Informasi disebar melalui grup WhatsApp usai gelaran muktamar. Sekaligus syarat bila ingin masuk dalam jajaran pengurus baru.

Inti surat pernyataan itu adalah janji setia terhadap ketua umum partai sebagai mandataris tunggal. Sehingga 100 persen segala keputusan partai nantinya ada di tangan Cak Imin. Termasuk berhak menentukan siapa saja pengurus yang masuk.

Ali mengaku dirinya masing ingin berbakti kepada partai sebagai pengurus. Namun, hasilnya Cak Imin tidak memilih dia lagi.

"Mungkin saya dianggap dekat dengan Pak Karding," ungkap dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kembali terpilih menjadi Ketua Umum PKB periode 2019-2024. Cak Imin dipilih oleh 34 DPW PKB seluruh Indonesia.

2 dari 3 halaman

Banyak Kader Terpental

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang kerap disapa Cak Imin menyambangi kediaman Ma'ruf Amin, Jumat (5/7/2019). (Liputan6.com/ Putu Merta Surya Putra)

Sementara itu, Karding menolak berkomentar mengenai pergantian posisinya di partai. Termasuk kisruh di internal partai. Sebagai anggota DPR terpilih dari PKB untuk periode 2019-2024, dia menyerahkan masalah ditangani koleganya, Lukman Edy.

Penolakan PKB kepada kubu Karding untuk bergabung dengan kepengurusan baru memang dirasakan betul Lukman Edy. Dengan cap itu menyebabkan banyak kader terpental sebagai pengurus baru. Padahal banyak nama pengurus baru itu justru tidak mengisi surat pernyataan.

Mantan sekjen PKB ini menyebut, surat pernyataan beredar di internal PKB dua hari menjelang pengumuman. Baginya surat itu hanya formalitas. Dikarenakan terdapat dua ketua DPP lama dan dua wakil sekjen lama, sudah mengisi malah dicoret.

Bagi nama yang dicoret, kata Lukman, alasannya bukan hanya dicap dekat dengan Karding.

"Sebagian ada yang karena selama ini suka mengkritik secara internal, memang ada juga karena kedekatan dengan Pak Karding," ujar Lukman.

Gelagat ini sudah terbaca jauh hari. Diawali dengan reposisi Karding selaku sekjen menjadi ketua DPP tanpa pemberitahuan. Kursi kosong sekjen kemudian diisi Hanif Dhakiri sambil bertugas sebagai menteri ketenagakerjaan.

Nama Karding kemudian dikirim sebagai perwakilan PKB di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin. Kondisi ini dirasa ingin menutup eksistensi Karding dan kelompoknya dari urusan partai.

3 dari 3 halaman

Apapun yang Berkembang Jadi Dinamika Politik

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Ida Fauziah enggan menanggapi lebih jauh tuduhan terkait wacana penghapusan jabatan sekjen.

Mantan calon wakil gubernur Jawa Tengah itu, merasa wacana apapun yang berkembang jadi bagian dari dinamika politik.

Kondisi gaduh internal PKB memang jadi perhatian pengurus baru. Namun, Wakil Ketua Umum PKB Ida Fauziah enggan menanggapi lebih jauh tuduhan terkait wacana penghapusan jabatan sekjen.

Mantan calon wakil gubernur Jawa Tenga itu merasa wacana apapun yang berkembang jadi bagian dari dinamika politik.

"Pada akhirnya kita tetap ikut pada aturan undang-undang partai politik dan undang-undang Pemilu," kata Ida kepada merdeka.com, Sabtu, 31 Agustus 2019.

Sementara itu, Cak Imin menolak mengomentari konflik internal partai. Ketua umum PKB itu hanya tertawa ketika dikonfirmasi terkait segala tudingan kepada dirinya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka