Megawati Dukung Pemindahan Ibu Kota: Jakarta Terlalu Crowded

Megawati Serahkan KTA PDIP kepada Tokoh Agama hingga Purnawirawan TNI-Polri — Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberi sambutan saat penyerahan KTA PDIP kepada tokoh agama, purnawirawan TNI-Polri, dan akademisi di Jakarta, Selasa (2/4). Sejumlah tokoh agama, purnawirawan TNI-Polri, dan akademisi menyatakan bergabung dengan PDIP. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Seoul - Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri menyarankan, Presiden Jokowi untuk membentuk tim yang bukan hanya membahas ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim), namun juga bagaimana nasib Jakarta setelah tak lagi menjadi ibukota.

"Untuk saya, hal-hal yang sangat strategis penting ini harus didalami. Artinya bukan berarti hanya dengan omongan-omongan saja. Tapi harus dibentuk, saya enggak tahu, karena Presiden (Jokowi) yang harus membentuk. Apakah sebuah tim atau sebuah yang besar lagi, untuk bagaimana pendalaman memindahkan ibu kota," ujar Megawati di Seoul, Korea Selatan, Rabu (28/8/2019).

Soal ibu kota dan nasib Jakarta, dia menyatakan, dirinya sudah pernah bicara soal kemungkinan mengambil model ibu kota baru Indonesia dengan mencontoh negara lain. Semisal Canberra di Australia, Washington DC di Amerika Serikat, atau Putra Jaya di Malaysia.

"Nah hal-hal seperti ini saya kira, kita serius saja dengan pendalaman itu. Jadi tentu termasuk Jakarta. Apakah menjadi sebuah kota, apakah posisinya untuk ekonomi saja, sebagai kota perdagangan, itu kan mesti dikaji. Karena nanti ada kajian secara administrasi, teori, juga pelaksanaan di lapangan," ungkap Megawati.

Dia menyatakan itu semua bukan berarti sedang mengkritik Jokowi. Dia sama sekali bukan mengatakan tak setuju.

"Kritik itu boleh, tapi yang membangun. Saya tidak ada kritik. Saya, atau kata-kata saya, (tidak ada mengatakan) oh jangan atau tidak setuju. Beda loh. Saya mengatakan (pemindahan ibu kota) itu hal yang positif. Kalau kita lihat Jakarta (sudah) terlalu crowded," ungkap Megawati.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mendukung pemindahan Ibu Kota ke daerah Kalimantan Timur. Mega mengingatkan pentingnya peraturan mengikat soal Ibu Kota baru.

2 dari 2 halaman

Masalah Macet dan Polusi

Mencari Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta — Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (30/4/2019). Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali melontarkan wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. (Liputan6.com/JohanTallo)

Dirinya hanya mendorong agar langkah ke depan lebih positif. Masalah Jakarta, menurut dia, sangat banyak. Satu contoh saja kemacetan. Dulu saat masih menjabat presiden, Megawati pernah meminta dilakukan studi soal jumlah kendaraan di Jakarta tahun 2025 dan jumlah panjang jalan yang harus dibangun.

"Ternyata tidak akan bisa menyusul antara jumlah kendaraan dengan panjang jalan," kata Megawati.

Ide-ide sudah banyak muncul. Dari mobil berbahan bakar bensin digantikan berbahan bakar gas. Bahkan kini muncul kendaraan dengan bahan bakar listrik.

"Menurut saya, itu harus segera diputuskan lalu pelaksanaannya bagaimana. Harus bisa mengimbangi, polusi (di Jakarta) yang katanya, sudah paling tinggi," ungkap Megawati.

Itu baru satu masalah. Ada masalah lain seperti banjir. Intinya yang putri Bung Karno itu hendak dorong adalah agar ke depan semuanya dibuat berdasar tata ruang yang konsekuen dan komit dilaksanakan.

Dicontohkannya wilayah Karawang dan Bekasi yang oleh pihaknya selalu diminta untuk tak dijadikan wilayah perkotaan, namun tetap menjadi sentra padi. Sejak zaman Belanda, kata Megawati, daerah itu tak berani disentuh karena bisa berakibat politis.

"Hal-hal ini yang saya maksud sebagai pendalaman," pungkasnya.

Megawati Soekarnoputri
Tokoh
Dr.(H.C.) Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia ke 5 periode 23 Juli 2001 — 20 Oktober 2004.
Lihat Selengkapnya
Megawati Soekarnoputri
Ibu Kota Baru
Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur