Wapres JK: Pemindahan Ibu Kota Masih Butuh Proses Panjang

Wapres Jusuf Kalla atau JK. (Merdeka.com)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan, pemindahan ibu kota baru membutuhkan proses panjang. Walaupun Presiden Jokowi sudah mengumumkan lokasi ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, namun hal tersebut akan dikaji DPR dan diputuskan bersama-sama.

"Jadi masih ada beberapa langkah yang harus ditempuh sampai dibahas lagi tentang RUUTR nya. Baru dibuat perencanaan yang fix. Karena ini bagaimana pun baru diajukan ke DPR dulu. DPR dan pemerintah yang memutuskan bersama-sama," kata JK di Kantornya Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

Dia menjelaskan perlu ada beberapa hal perlu dikaji mendalam. Dan perlu ada langkah-langkah perlu diperhatikan. Seperti sektor pemerintahan dan ekonomi. Hal tersebut akan dikaji secara akademis. Sampai akhirnya terbentuk aturan. Namun JK belum bisa memastikan pemindahan ibu kota akan terjadi pada 2024.

"Namun karena prosedurnya panjang dan dalam waktu 4 tahun, terkecuali dipercepat. Tapi ini juga langkah-langkahnya harus sesuai aturan. Dan kita ingin ibu kota yang baik, tentu perencanaannya juga harus baik. Dan juga perlu di pertimbangan dengan hati-hati," ungkap JK.

Hingga saat ini pemerintah belum ada pembicaraan terkait aturan ibu kota baru. Kajian pun baru sampai ke DPR dan prosesnya pun masih panjang. Dia pun belum mengetahui rencana aturan tersebut akan dikaji kembali.

''Tahun ini kan sudah sangat pendek karena DPR baru. Tak mungkin DPR sekarang kan, karena sisa sebulan lebih tugasnya. Jadi nanti dibahas nanti lebih dalam oleh DPR berikutnya,'' kata JK.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan lokasi ibu kota baru. Jokowi mengatakan, lokasi ibu kota baru akan berada di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

"Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan kita intensifkan dalam 3 tahun. Dan lokasi ibu kota baru yang paling baru adalah di sebagian kabupaten, Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," jelas Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019.

Reporter: Intan Umbari Prihatin