Sejarawan: Sukarno Batal Pindahkan Ibu Kota ke Palangka Raya karena Asian Games

Oleh Lizsa Egeham pada 24 Agu 2019, 15:13 WIB
Diperbarui 24 Agu 2019, 15:13 WIB
Desain Ibu Kota Baru

Liputan6.com, Jakarta - Wacana memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan sudah ada sejak era pemerintahan Presiden Sukarno. Proklamator kemerdekaan RI itu berniat memindahkan ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Namun, niat Presiden Pertama RI ini pupus lantaran adanya perhelatan Asian Games pada 1962. Padahal, saat itu desain ibu kota di Palangkaraya telah dibuat dan Sukarno telah meninjau daerah tersebut untuk menindaklanjuti rencananya.

"Namun tahun 1960-an ada hal yang menyebabkan rencana ini terbengkalai, yakni karena ada tawaran mengadakan Asian Games," kata Asvi dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Tawaran Indonesia menjadi tuan rumah ajang internasional itu tidak bisa ditolak pemerintah era Bung Karno. Sehingga, akhirnya wacana pemindahan ibu kota menjadi terbengkalai.

"Jadi dibangun stadion, Hotel Indonesia, Sarinah, dan patung selamat datang di HI. Jadi, persiapan Asian Games dan kemudian menyebabkan wacana pemindahan ibu kota itu terbengkalai," jelas Asvi.

Dia berharap, wacana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan bisa terlaksana di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

 

2 dari 3 halaman

Faktor-Faktor Pendorong

Mencari Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta
Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (30/4/2019). Pemerintah berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta lantaran Pulau Jawa dinilai sudah terlalu padat penduduk. (Liputan6.com/JohanTallo)

Asvi mengatakan, ibu kota harus pindah lantaran ada faktor pendorong dan penarik.

Dia menuturkan, dalam sejarah Indonesia, pemindahan ibu kota ke Yogyakarta lantaran Jakarta dalam keadaan tidak aman pada 1945. Oleh sebab itu, Yogyakarta menawarkan untuk menjadi pusat pemerintahan.

"Presiden dan Wapres setuju, maka pusat-pusat pemerintahan dipindah ke Yogyakarta. Maka, kegentingan yang memaksa perpindahan itu," ucap dia.

Sama halnya saat Bukittinggi, Sumatera Barat, dijadikan sebagai pusat pemerintahan darurat pada zaman Presiden Sukarno dan Wapres Muhammad Hatta pada 1948. Kala itu, terjadi Agresi Militer II oleh Belanda yang merebut ibu kota RI di Yogyakarta. Peristiwa ini membuat para pemimpin negara waktu itu diasingkan oleh Belanda.

"Fakta pendorongnya kondisi yang memaksa," tutur Asvi.

Sementara itu, Asvi menjelaskan faktor pendorong pemindahan ibu kota saat ini, yaitu kemacetan dan ancaman DKI Jakarta akan tenggelam pada 2050. Selain itu, pemerataan pembangunan juga merupakan salah satu alasan ibu kota perlu dipindahkan.

"Itu faktor-faktor. Belum lagi kemacetan dan lain-lain, itu yang menjadikan itu faktor pendorong. Faktor penarik dengan ditempatkan ibu kota di tengah mewujudkan pembagunan menoleh ke timur," ujar dia.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa ibu kota Indonesia akan pindah ke Pulau Kalimantan. Meski belum menyebut provinsi spesifik, Jokowi mengatakan lokasi yang dipilih menjadi ibu kota harus sesuai dengan kajian kebencanaan banjir, gempa bumi, daya dukung lingkungan, lahan infrastruktur, hingga ketersediaan air.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓