Jadi Oposisi, PAN: dari Awal Tak Pernah Diajak Masuk Kabinet Jokowi

20160131-PAN Segera Jaring Caleg pada Pertengahan 2016 — Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno memberi sambutan pada acara Temu Instruktur Perkaderan Nasional, DPP PAN, Jakarta, (31/1). PAN melakukan penjaringan dini terhadap calon anggota legislatif yang akan maju pada Pileg 2019. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengungkap, sejak awal Presiden Joko Widodo tidak pernah mengajak partai berlambang matahari itu masuk kabinet. Maka itu, pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais sebagai penegasan.

Sebelumnya, Amien Rais menyebut PAN akan berada di luar pemerintahan. Hal itu disampaikan dalam peringatan Milad PAN ke-21.

"Saya pikir mungkin dari awal, kita tidak pernah ada diajak. Jadi menurut saya itu penegasan dari awal tidak diajak," kata Amien di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Jumat (23/8).

Pernyataan itu pun menegaskan PAN tidak pernah meminta-minta kursi kepada Jokowi. PAN bakal bersikap tetap mendukung jalannya pemerintahan Jokowi secara kritis.

Eddy mengatakan kendati sudah ada pernyataan tegas, PAN akan menentukan secara resmi lewat Rakernas. Apakah nanti PAN bekerja sama dengan oposisi lainnya, Eddy menyebut tidak ada masalah.

"Karena itu kami merasa bahwa apa yang disampaikan itu masih sejalan dengan sikap yang memang sudah kita tunjukan dari awal. Masalah posisi kita akan oposisi berada di tengah atau apa. Itu nanti kita bisa tentukan sikap tersebut dalam rakernas akan datang," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Amien Rais menyatakan dukungan agar Ketua MPR, Zulkifli Hasan dapat menjadi Ketua Umum PAN. (Awn)

2 dari 2 halaman

Hormati Keputusan

Sekjen PAN Eddy Soeparno. (Liputan6.com/Abramena)

Sementara itu, Ketua DPP PAN Yandri Susanto menyebut Jokowi sudah jelas bilang koalisi penuh dan cukup. Sehingga PAN menghormati keputusan tersebut. PAN juga sadar kewenangan soal kabinet di tangan Jokowi. PAN tidak berhak meminta-minta sebagai pihak yang kalah.

"Ini bukan masalah bulat atau enggak bulat. Kami kan pasif. Jadi yang punya hak dan kendali itu Pak Jokowi. Jadi kami sekali lagi tidak pernah ngelobi atau ngoyo mengusulkan nama, itu tidak ada. Kami menghormati hak Pak Jokowi untuk menyusun kabinet. Dan kelihatannya, sudah cukup," pungkasnya.