Sukses

Bekasi dan Depok Ingin Masuk DKI, Anies: Kenapa Pada Ingin Gabung?

Anies menyebut, meski berbeda provinsi, saat ini secara perekonomian kawasan Depok dan Bekasi sudah terintegrasi dengan Jakarta.

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku heran dengan adanya keinginan Depok dan Bekasi, Jawa Barat bergabung dengan DKI Jakarta.

Anies menduga keinginan tersebut lantaran kedua kota itu ingin maju bersama Jakarta seperti slogan kampanyenya di Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Baiknya bagaimana ya? Kenapa pada ingin gabung? Kita maju bersama ya kita?" kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Anies menyebut, meski berbeda provinsi, saat ini secara perekonomian kawasan Depok dan Bekasi sudah terintegrasi dengan Jakarta.

"Bahkan kami juga di Jakarta ketika menentukan upah sektoral, itu melihat kesamaan antarwilayah untuk membuat sektor-sektor itu memiliki upaya yang sama," kata Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyatakan, hal yang membedakan Jakarta, Bekasi, maupun Depok hanyalah letak administratif. Sementara dalam hal lain relatif sama.

"Saya selalu sampaikan kita ini adalah sama-sama penyelenggara negara, hanya dalam administrasi pemerintahan dibagi dengan nama berbeda. Satu namanya provinsi Banten, satu di DKI, dan provinsi Jawa Barat," ucap dia.

Oleh karena itu, lanjut Anies, daerah mitra Jakarta itu seharusnya tidak merasakan perbedaan, namun justru merasakan pembangunan yang sama dan merata.

"Karena itu bagi kami di Jakarta ketika mendukung program pembangunan di Tangerang dan Bekasi, itu adalah bagian dari kita menunaikan kewajiban sama-sama sebagai penyelenggara negara," kata Anies.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Keputusan Pemerintah Pusat

Anies menegaskan, keputusan bergabungnya Bekasi dan Depok ke Jakarta adalah hak dari pemerintah pusat.

"Apabila pemerintah pusat memutuskan ada perubahan dalam pembagian tata pemerintahan, kami akan taat. Apabila pemerintah pusat merasa ini tetap seperti sekarang, kami juga taat," jelas dia.

"Bagi kami tidak perlu beropini, karena itu keputusannya bukan wewenang DKI, itu wewenangnya pusat. Tapi kalau sebagai proses, silakan saja. Saya tidak bisa menganjurkan, saya juga tidak bisa melarang," tambah Anies.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.