Mendagri: Kalau Warga Papua Demo, Tolong Diterima

Oleh Nanda Perdana Putra pada 22 Agu 2019, 19:27 WIB
Mendagri Tjahjo Kumolo

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta semua pihak yang berada di Papua dapat memfasilitasi berbagai bentuk unjuk rasa yang digelar oleh masyarakat di sana.

"Kalau ada demo baik sudah izin kepolisian atau belum, tolong diterima," tutur Tjahjo di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2019).

Tjahjo menyebut, pihaknya membuat radiogram untuk setiap kepala daerah di Papua agar tidak meninggalkan wilayahnya. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat Papua yang berunjuk rasa dapat ditemui dan ditampung aspirasinya secara langsung.

"Yang kedua, koordinasi penuh dengan forkum Pemda. Yang ketiga, segera bertemu dialog dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat," jelas dia.

Tjahjo berharap setiap kepala daerah di Papua dapat memberikan penjelasan dengan baik dan membimbing masyarakat agar tidak mudah termakan isu berita bohong atau hoaks.

"Koordinasi kami tetap dari komando Pak Menkopolhukam. Saya juga hampir tiap hari telepon bupati, wali kota, Pak Gubernur. Kami berkoordinasi dengan Pak Menkopolhukam. Nanti kalau suasana sudah tenang, nanti Pak Gubernur Papua, Papua Barat, berkunjung ke Jatim bertemu Bu Khofifah. Syukur ke Malang, menyambangi asrama mahasiswa Papua untuk dialog," Tjahjo menandaskan.

 

2 of 3

Kerusuhan di Papua

Kerusuhan Pecah di Manokwari
Massa turun ke jalan dalam unjuk rasa yang berujung kerusuhan di kota Manokwari, Papua, Senin (19/8/2019). Aksi masyarakat Papua ini merupakan buntut dari kemarahan mereka atas peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, serta Semarang beberapa hari lalu. (STR / AFP)

Sebelumnya, kerusuhan pecah di Manokwari, Papua Senin, 19 Agustus 2019. Massa membakar Gedung DPRD Manokwari dan beberapa fasilitas umum. Tak hanya di Manokwari, unjuk rasa juga terjadi di Jayapura.

Kedua aksi ini ditengarai akibat kemarahan masyarakat Papua sebagai buntut dari peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur serta Semarang Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut pihaknya akan melakukan penambahan pasukan untuk mengamankan objek vital, khususnya di Papua dan Papua Barat. Wiranto mengatakan, penambahan pasukan itu akan didatangkan dari daerah lain di luar Papua dan Papua Barat.

"Hanya memang perlu penambahan pasukan untuk lebih meyakinkan pengamanan objek-objek vital yang ada di Papua dan Papua Barat," ungkap Wiranto di kantornya, Senin 20 Agustus 2019.

3 of 3

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Tag Terkait