Mendagri dan Mensos Sambangi KPK Bahas Bantuan Sosial

Mendagri Tjahjo dan Mensos Agus Gumiwang menyambangi gedung KPK. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan. Dia bermaksud membahas pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk perbaikan basis data pemberian bantuan sosial.

"Nomor Induk Kependudukan di mana yang mengelola adalah Kemendagri dan Dukcapil. Kemudian akan ada beberapa presentasi-presentasi menyangkut juga seberapa jauh berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga," tutur Tjahjo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan Kamis (22/8/2019).

Menurut Tjahjo, keterlibatan KPK dalam pemanfaatan NIK untuk bantuan sosial tentu relevan. Pasalnya hal tersebut berkaitan dengan distribusi keuangan negara.

Senada dengan Tjahjo, Menteri Sosial Agus Gumiwang mengatakan, keterlibatan KPK tentunya sesuai dengan koordinasi supervisi dan pencegahan.

"Bantuan sosial kita sama-sama ingin program Bansos ini bisa berjalan dengan baik dan efektif. Inilah kira-kira yang kita akan sampaikan," ujar Agus.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dana tersebut disalurkan kepada 21 lembaga atau yayasan yang sebagian dipilih oleh para tersangka dengan besaran antara Rp 100 juta hingga Rp 200 juta.

2 dari 2 halaman

Rapat Lintas Kementerian

KPK Tetapkan Korporasi Jadi Tersangka TPPU Kasus Bupati Kebumen — Jubir KPK Febri Diansyah memberi keterangan terkait dugaan TPPU di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (18/5). KPK menjerat korporasi dengan sangkaan TPPU berkaitan dengan kasus yang menimpa Bupati Kebumen Mohamad Yahya Fuad. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Sementara itu Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, ini menjadi agenda rapat lintas kementerian bersama KPK.

"Ini merupakan bagian dari kerja pencegahan korupsi agar lebih dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, terutama penerima bantuan sosial nantinya," kata Febri.