Menkumham: Pemerintah Sungguh-Sungguh Perhatikan Papua

Menkumham Raker dengan DPR Bahas RKAKL dan RKP Tahun 2020 — Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/6). Raker membahas pendahuluan RKA-KL dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan, pemerintah pusat terus berupaya memeratakan pembangunan di Bumi Cendrawasih di segala bidang. Langkah konkret ini adalah bentuk pembuktian bahwa negara memperhatikan Papua dan Papua Barat.

Yasonna dalam wawancara ekslusif dengan SCTV, Rabu (22/8/2019), mengatakan bahwa pemerintah memberikan perhatian cukup besar dalam pembangunan Papua dan Papua Barat terlihat. Dia mencontohkan alokasi dana otonomi khusus atau otsus yang berada di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain juga beberapa kunjungan kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Papua dan Papua Barat.

"Kesungguhan pemerintah ini bukan setengah hati, tapi betul-betul kesungguhan hati," kata Yasonna.

Oleh sebab itu, Yasonna membantah anggapan kelompok yang menyebut adanya diskriminasi di Papua. Alasan itu yang kemudian menjadi peluru agar Papua lepas dari Indonesia.

"Tidak ada alasan menuduh pemerintah pusat melakukan diskriminasi atau tidak melakukan upaya maksimal dalam membangun Papua," kata Yasonna.

Meskipun ada beberapa permasalahan dalam perbedaan pendapat, kata Yasonna, ada baiknya hal tersebut diselesaikan dengan duduk bersama dan kekeluargaan.

"Tinggalkan perbedaan pendapat, kit menyelesaikannya sebagai anak bangsa," ujar Yasonna.

Yasonna pun berbicara mengenai nasib Lapas Sorong yang terdampak saat kerusuhan terjadi. Beberapa kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan listrik untuk Pemasyarakatan terganggun karena akses jalan diblokir dan toko-toko tutup.

Adapun wawancara lengkap dapat disaksikan dalam tayangan berikut ini: