Mengintip Fasilitas Mal Pelayanan Terpadu di Bogor yang Manjakan Publik

Intip Aktivitas di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor, Jawa Barat (Liputan6.com/Achmad Sudarno)

Liputan6.com, Jakarta - Mal Pelayanan Publik (MPP) mulai bermunculan di daerah-daerah. Tak hanya memberi kemudahan serta kecepatan, MPP juga memprioritaskan kenyamanan masyarakat.

Salah satunya MPP di Kota Bogor. Konsep pusat pelayanan publik terpadu yang berada di Lippo Plaza Kebun Raya ini mengikuti konsep kekinian. Ruang tunggu ditata sedemikian rupa agar publik yang ingin mengurus berbagai jenis perizinan merasa nyaman.

Senyuman ramah petugas keamanan menyambut kedatangan pelanggan di depan pintu kemudian mengarahkan pemohon untuk mengambil nomor antrian.

Tempat duduk empuk berderet di sepanjang gerai, tentunya dengan desain yang mewah dan memberikan kesan yang elegan. Disediakan pula kursi khusus kaum difabel. Ada juga tempat duduk menyerupai bar hingga ruang untuk bermain anak.

"Baru saja kesini saya sangat terkesan. Dan setiap daerah memang mempunyai keunikan masing-masing karena MPP menjadi kebutuhan masyarakat," kata Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa, Senin (19/8/3019).

Diah mengatakan, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia mulai berlomba-lomba untuk membuat MPP di daerahnya masing-masing. Hal ini menunjukkan niat serta usaha yang baik dari pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Hingga saat ini, sudah ada 17 MPP di berbagai daerah di Indonesia. Ke-17 MPP itu telah diresmikan diantaranya Provinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017.

Kemudian Kota Denpasar, Kota Tomohon, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Badung, Kota Batam, Kabupaten Probolinggo, Kota Padang, dan Kabupaten Kulon Progo. Tahun 2919 ini salah satunya Kota Bogor yang akan diresmikan dalam waktu dekat ini.

"Di Jabar khususnya Kota Bogor memang agak telat dengan daerah lain, tapi Alhamdulillah ini terealisasi," ucapnya.

2 dari 2 halaman

Bentuk ASN Modern

Perwakilan Provinsi Ombudsman RI berdiskusi dengan petugas di Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, Jumat (8/11). Kunjungan ini bentuk apresiasi Ombudsman RI terhadap semangat peningkatan kualitas pelayanan publik. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Generasi pertama layanan terpadu di Indonesia adalah Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA). Kemudian berevolusi menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan generasi kedua.

Kehadiran MPP sebagai generasi ketiga dapat memayungi PTSP tanpa mematikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Peran PTSP justru diperluas sebagai motor penggerak MPP.

Berdirinya pelayanan terpadu generasi ketiga merupakan langkah pembaharuan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia. MPP dianggap lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu gedung.

"Ini langkah strategis sebagai bentuk perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” jelas Diah.

Pelayanan dalam MPP dikombinasikan menggunakan teknologi informasi sebagai jawaban atas tantangan revolusi 4.0 yang saat ini sedang dihadapi dunia. Yaitu percepatan pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas kerja.

Oleh karena itu, dengan hadirnya MPP juga diharapkan mampu membentuk ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik.

"Dengan penggunaan teknologi, tersedia pelayanan publik yang lebih mudah diakses dan menambah unsur kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan,” imbuh Diah.

Tak hanya integrasi pelayanan, tujuan adanya MPP ini juga untuk meningkatkan nilai Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia.

"Sekaligus upaya untuk mengubah pola pikir ego sektoral antar institusi menjadi kerja bersama agar selalu fokus dan komitmen untuk memberikan layanan yang terbaik,” jelasnya.

Nasib Penggilingan Padi di Tengah Kenaikan Harga Beras