Sukses

PKS Nilai Penambahan Pimpinan MPR Bebani Keuangan Negara

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengkritik wacana penambahan pimpinan MPR.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengaku, tak sepakat dengan wacana penambahan pimpinan MPR. Secara pribadi, penambahan pimpinan MPR malah menambah beban keuangan negara.

"Kalau saya pribadi sampai sekarang masih menilai ini tidak sebangun dengan niat kita membangun birokrasi yang ramping. MPR tentang lembaga politik, tapi dalam organisasi tetap saja bisa membebani keuangan negara, bisa membuat orang jadi jabatan besar tapi fungsinya kurang," kata Mardani di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 19 Agustus 2019.

Mardani tak menampik, partainya akan senang jika mendapatkan kursi pimpinan di MPR. Namun, partainya tidak menargetkan, sebab PKS bukan merupakan pemenang Pileg 2019.

"Demokrasi itu harus tumbuh secara normal dan sehat, yang menang ya monggo. Running the country. Ya sudah kita jadi penyeimbang, bahasa saja oposisi, itu nanti akan sehat dan ada kontestasi," ucap Mardani.

Sementara, Partai Gerindra justru sepakat dengan wacana penambahan pimpinan MPR dari lima orang menjadi 10 orang.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menyebut, tak ada masalah jika jumlah pimpinan MPR bertambah, karena MPR beda dengan DPR.

"Saya kira itu enggak ada masalah, kan saya kira itu pimpinan MPR, bukan DPR. Kan beda. MPR lebih kepada upaya kita untuk mensosialisasikan empat pilar seperti UUD 45, Pancasila. Jadi kalau itu dilakukan secara bersama-sama pun enggak masalah," kata Fadli Zon.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Usulan PAN

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengusulkan agar kursi Pimpinan MPR RI berjumlah 10, terdiri dari sembilan berasal dari fraksi dan satu orang mewakili kelompok DPD RI.

"MPR harus dijadikan sebagai lembaga politik kebangsaan dimana semua fraksi dan kelompok menyatu. Di MPR mestinya tidak ada koalisi dan oposisi, tetapi justru yang perlu ditekankan adalah NKRI," kata Saleh di Jakarta, Senin 12 Agustus 2019.

Dia mengusulkan komposisi pimpinan MPR itu berasal dari semua fraksi yang ada ditambah dengan perwakilan kelompok DPD.

Saleh menilai beban anggaran untuk tambahan pimpinan MPR tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan kebersamaan yang akan terbangun.

 

Reporter: Hari Ariyanti

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.