Pimpinan Baru Diharapkan Mampu Benahi Masalah Internal KPK

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu berharap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terpilih mampu membangun sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan. Khususnya dalam hal pemberantasan korupsi.

"Melaksanakan fungsi trigger mechanism bagi kepolisian dan kejaksaan. Sehingga penindakan korupsi bukan hanya monopoli KPK," ujar Masinton dalam keterangan tertulis, yang diterima di Jakarta, Senin (19/8/2019).

Politikus PDI Perjuangan itu menyebut, panitia seleksi calon pimpinan (Pansel Capim) KPK sudah bekerja sesuai aturan, yakni melakukan seleksi terhadap mereka yang telah mendaftarkan diri.

"Dalam pengamatan kami, Pansel Capim KPK sudah bekerja on the track, melakukan tahapan penjaringan dan penyaringan terhadap bakal calon pimpinan KPK yang mendaftar ke Pansel," kata Masinton.

Masinton menyebut, 40 nama capim KPK yang tersisa sampai hari ini telah melalui seleksi ketat. Menurutnya, Pansel Capim KPK juga meminta penelusuran rekam jejak terhadap delapan lembaga, seperti BIN, BNN, BNPT, Polri, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, hingga Dirjen Pajak.

"Harapan kami tentunya Pansel bisa membantu Presiden dan DPR dalam menyaring bakal calon pimpinan KPK yang terbaik dan mampu menjawab tantangan agenda pemberantasan korupsi Indonesia saat ini dan ke depan," ujarnya.

Masinton juga menyebut, pimpinan KPK periode 2019-2023 harus memiliki visi dan misi merevitalisasi agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK sesuai dengan mandat dan kewenangan dalam Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Pimpinan KPK harus punya keberanian menata internal institusi KPK, karena di internal lembaga antirasuah itu saat ini ada pengelompokan atau faksi antar pegawai dan penyidik," kata dia.

Masinton juga berharap, pimpinan KPK berani keluar dari pakem kerja KPK yang selama ini terjebak pada rutinitas agenda penyadapan dan operasi tangkap tangan (OTT) tanpa kejelasan target dari setiap operasi yang dilakukan.

"Karena KPK tidak menindaklanjuti dan merekomendasikan perbaikan sistem terhadap institusi yang bersangkutan dari setiap operasi tangkap tangan yang dilakukan," kata dia.

Saksikan video pilihan berikut ini: