Respons 'Dingin' Ketua MPR soal Pemindahan Ibu Kota

Ketua MPR Zulkifli Hasan saat memperingati hari konstitusi Indonesia. (Moch Harun Syah)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, pemindahan ibu kota negara adalah hal biasa. Apalagi demi pemerataan ekonomi dan pembangunan.

Dia meyakini, sikap tegas Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan memindahkan ibu kota sudah melewati kajian mendalam. Seperti apa yang dilakukan MPR dalam periode masa jabatannya terkait dorongan mengembalikan GBHN.

"Jadi biasa aja, Brazil itu 4 kali pindah ibu kota biasa. Sesuai perkembangan, bisa jadi nanti dari Kalimantan terus 10 tahun lagi ke Sumatera," kata Zulhas dalam acara Hari Konstitusi yang digelar di Gedung Nusantara IV, Jakarta, Minggu (18/8/2019).

Dia melanjutkan, tentunya dalam pemindahan ibu kota segala aspek perlu didalami. Semisal soal anggaran pemindahan ibu kota yang disebutkan tidak masuk ke dalam RAPBN 2020.

"Makanya saya mengatakan perlu kajian khusus, apakah kalau swasta itu gimana. Swasta membangun ibu kota gimana. Ya itu saya belum jelas betul. Makanya hati-hati," ujar dia.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Presiden Jokowi meminta izin untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Jokowi juga menyebutkan alasan pemindahan Ibu kota.

2 dari 2 halaman

Alasan Pemindahan Ibu Kota Tak Masuk RAPBN 2020

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 TSri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sengaja tidak memasukan anggaran pemindahan ibu kota negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Sebab, kajian hingga desain yang dilakukan terhadap ibu kota baru ini masih belum rampung.

"Kita tidak memasukkan dalam RAPBN 2020 karena seperti dilihat masih dalam perencanaan dan nanti tergantung pada desain akhirnya. Seperti Pak Presiden sampaikan, APBN pada tahap awal tidak akan besar kebutuhannya," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2020, Jakarta, Jumat (16/8/2019).