Jokowi: Keberhasilan Penegakan Hukum Bukan Diukur dari Jumlah Orang yang Dipenjara

Oleh Lizsa EgehamMuhammad Radityo PriyasmoroDelvira Hutabarat pada 16 Agu 2019, 11:05 WIB
Diperbarui 16 Agu 2019, 11:05 WIB
Pidato Presiden Jokowi
Perbesar
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri sidang Tahunan MPR Tahun 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/7/2019). Sidang tersebut beragendakan penyampaian pidato kenegaraan Presiden dalam rangka HUT Ke-74 Republik Indonesia. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyindir penegak hukum dalam pidato kenegaraannya saat sidang bersama DPD dan DPR. Dia menilai ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM harus diubah. Termasuk soal pemberantasan korupsi.

"Ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah termasuk kinerja pemberantasan korupsi," kata Jokowi dalam pidato kenegaraannya, di kompleks parlemen Jumat.

Meski, lanjut dia, penegakan hukum yang 'keras' harus didukung. Juga penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi.

"Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan. Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi," ujar Jokowi.

Menurut dia, manajemen tata kelola serta sistem lah yang harus dibangun. Manajemen tata kelola sangat berperan penting di sini. Termasuk dalam ukuran kinerja aparat pengawasan dan birokrasi pelaksana. 

2 dari 3 halaman

Sindir Studi Banding Luar Negeri

Pidato Presiden Jokowi
Perbesar
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri sidang Tahunan MPR Tahun 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/7/2019). Sidang tersebut beragendakan penyampaian pidato kenegaraan Presiden dalam rangka HUT Ke-74 Republik Indonesia. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Suasana Sidang Bersama DPR dan DPR RI di Senayan sempat mendadak riuh. Pasalnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyindir pejabat eksekutif dan juga anggota DPR yang kerap studi banding jauh ke luar negeri.

"Untuk apa studi banding jauh-jauh ke luar negeri, padahal informasi yang dibutuhkan diperoleh dari smart phone," kata Jokowi di Sidang Bersama DPD/DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019).

Jokowi lantas mengangkat telepon pintar yang dibawanya dan menunjukan kelebihan teknologi komunikasi yang dapat menembus batas negara.

"Kita mau ke Amerika ada. Komplit di sini. Mau ke Rusia di sini ada, ke Jerman di sini juga ada semua. Dan ini juga relevan untuk bapak ibu anggota dewan," kata Jokowi.

Suasana ruang parlemen yang semula serius mendadak riuh tawa para tamu undangan dan peserta sidang yang hadir.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓